• Calo Sertifikat Tanah Masih Beroperasi Di Bekasi

    0

        Jakarta, jurnalsumatra.com – Calo pembuatan sertifikat tanah masih beroperasi di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat, yang menawarkan dan membujuk orang untuk membuat dokumen kepemilikan tanah dengan tarif sangat mahal.
    Berdasarkan investigasi yang dilakukan Antara dan disiarkan Kamis,   meskipun Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah memberi kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat, namun masih dijumpai warga yang terbujuk calo.
    Beberapa warga pernah dijumpai dan mengeluh sertifikatnya belum jadi padahal sudah beberapa tahun dan sudah mengeluarkan sejumlah uang. Setelah dicek di kantor pertanahan, proses tersendat karena ulah calo yang diduga “bermain” dengan oknum pegawai negeri.
    Masalah dihadapi satu keluarga warga Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, yang terbujuk Al, pengembang perumahan Jaya Mas di RT 08/RW 03 Kelurahan Jatirasa, Jatiasih, Kota Bekasi. Saat sedang membersihkan kebunnya yang hanya seluas 78 meter pada 1 September 2014, dia didatangi Al yang menawarkan pembuatan sertifikat dan IMB.
    Saat membicarakan pembuatan sertifikat dan IMB, tak lama datang ketua RT setempat. Setelah membujuk tetangganya untuk membuat sertifikat, pengembang perumahan dan toko bangunan ini kemudian memanggil seseorang bernisial Ynt.
    Ynt waktu itu mengaku sedang ada di Kantor Kecamatan Jatiasih. Dalam beberapa menit, Ynt tiba di rumah dan tempat usaha Al dan Ev kemudian langsung membahas rencana pembuatan sertifikat dan telah diserahi berkas seperti akte jual-beli, salinan KTP dan pembayaran pajak.

        Untuk dua sertifikat itu harus dikeluarkan Rp30 juta yang ditransfer ke rekening Ynt. Nama Ynt dikenal di Kelurahan Jatirasa dan Kecamatan Jatiasih, bahkan di Kantor BPN, Dispenda serta beberapa instansi di Kota Bekasi.
    Sebagian pegawai di instansi-instansi itu memanggilnya dengan sebutan “Pak Haji”. Dalam berbagai kesempatan, termasuk saat mengurus urusan kliennya di instansi-instansi itu, dia selalu menggunakan kopiah. Pegawai di kantor dan instansi pemerintah di Kota Bekasi juga mengenalnya sebagai wartawan.
    Pada 13 September 2014 menjelang maghrib, Ynt dan Al menggedor pintu warung milik warga yang akan akan membuat sertifikat. Kedatangannya hanya untuk memberitahu bahwa esok petugas BPN datang untuk mengukur lokasi.
    Warga itu kaget karena pada saat maghrib pintu warungnya digedor-gedor orang hanya untuk memberitahu bahwa petugas BPN akan datang esok hari untuk melakukan pengukuran. Warga itu sebenarnya keberatan karena anaknya sedang menjalani operasai di rumah sakit.
    Namun Ynt mengatakan, petugas ukur akan datang sekalian akan mengukur lokasi milik Al dan Ev. Akhirnya, pengukuran tetap dilakukan dan tanda tangan berkas dari BPN disusulkan ke rumah sakit karena pemilik rumah sedang menunggui anaknya yang harus menjalani operasi.
    Rumit
    Untuk urusan dua warga yang terbujuk membuat sertifikat itu, semula cukup rumit. Apalagi setelah uang ditransfer senilai Rp30 juta, Ynt tak bisa dihubungi dan pesan singkat pun tak direspon.
    Setelah setahun tak ada kabar, kemudian masalahnya ditanyakan ke Al dan Ev. Namun Al dan Ev justru mengelak dan menyatakan semua urusan sudah diserahkan ke Ynt.
    Ketika Ynt berhasil ditemui di rumahnya, justru melempar masalah ke Al dan Ev. Ynt juga melempar masalah ke BPN Kota Bekasi.
    Kemudian karena kedua pihak lepas tangan dan tak ada tanggung jawab, masalah ini diinvestigasi ke kelurahan, kecamatan, BPN dan Dispenda. Petugas bagian pengukuran BPN Kota Bekasi ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa lokasi rumah warga itu masuk paket perumahan Jaya Mas (JM).
    Beberapa spanduk berwarna kombinasi merah, putih dan biru terpampang di lokasi pembangunan klaster perumahan JM 2 yang dilengkapi nama bank dalam posisi vertikal.
    Lokasi perumahan ini berjarak sekitar 100 meter dari rumah warga yang terbujuk untuk membuat sertifikat. Lokasinya di luar perumahan dan hal itu dibuktikan dari kedatangan petugas BPN untuk melakukan pengukuran lokasi. Petugas BPN pernah menelpon untuk mengonfirmasi lokasi pasti guna dicek dengan foto udara.

        Petugas itu kemudian mengatakan bahwa di lokasinya sudah ada sertifikatnya dengan nama orang lain. Petugas lainnya secara langsung menyampaikan bahwa lokasi rumahnya masuk paket JM, namun masalah ini akan dicek lebih lanjut.
    Untuk menelusuri masalah ini tak gampang karena dua petugas ukur, yaitu Tf dan Dd, sebagai pemegang data lapangan kemudian dipindahtugaskan. Tf dipindah ke Kanwil BPN Jawa Barat di Bandung dan satu lagi, Dd, ke Kantor BPN Kabupaten Bekasi.
    Setelah ditelusuri, sebenarnya dua petugas ukur itu sudah menyelesaikan pengolahan data pada akhir November 2014, sedangkan pengukuran lokasi dilakukan pada 14 September 2014. Namun data hasil pengukuran itu hingga setahun kemudian, tepatnya September 2015, masih di bagian pengukuran dan pemetaan.
    Data itu diperoleh setelah beberapa kali dicek baik melalui loket pelayanan maupun investigasi. Data itu ada, namun berkasnya harus dicari karena petugas ukurnya telah dipindahtugaskan.
    Ketika berkas ditemukan, BPN melanjutkan proses pembuatan sertifikat dan tidak lagi melibatkkan Ynt, Al dan Ev karena mereka lepas tangan dan tidak bertanggungjawab.
    Seluruh persyaratan untuk melengkapi akhirnya diurus sendiri termasuk bolak-balik ke kelurahan untuk tanda tangan RT, 31 dan lurah. Namun pada 1 Desember 2015 lurah Jatirasa menolak menandatangani berkas kepanitiaan dari BPN Kota Bekasi, padahal beberapa petugas dari BPN sudah tanda tangan di berkas.
    Pada 2 Desember 2015, ketika berkas akan diambil ke kelurahan, seorang staf kelurahan Jatirasa menyatakan, lurah tidak mau tanda tangan. Setelah didesak, staf itu mengatakan, lurah menolak tanda tangan karena tidak ada uangnya.
    Ketika ditanya lagi berapa biaya untuk tanda tangan itu, staf itu mengatakan, biasanya untuk sertifikat tanah Rp150 hingga Rp200 ribu. Kemudian warga itu menyiapkan Rp150 ribu sehingga total yang harus dikeluarkan untuk dua sertifikat sebenar Rp300 ribu.
    Seorang pegawai BPN mengemukakan, calo dan pengembang itu telah memeras warga. Dia memperkirakan untuk pembuatan sertifikat dengan ukuran tanah 200 meter ada bangunannya tak sampai Rp15 juta untuk satu sertifikat. Begitu juga untuk sertifikat tanah kosong seluas 78 meter persegi.
    “Jauhlah pak. Berlipat-lipat itu merasnya,” kata dia yang menyatakan heran ada pengembang perumahan dan toko bangunan yang melakukan pemerasan kepada warga dan tetangganya.
    “Langsung saja ke BPN kalau mau membuat sertifikat,” kata dia menyampaikan pesan kepada masyarakat.
    Satu keluarga yang mengurus dua sertifikat itu akhirnya bisa menyelesaikan sertifikatnya dalam waktu 1,5 tahun dengan konsekuensi menambah biaya tak sedikit.
    Rentang waktu itu jauh meleset dari janji yang disampaikan Ynt dan Al, yaitu paling cepat enam bulan dan paling lama satu tahun.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com