• BPK NTB Periksa Keuangan Pemerintah Kota Mataram

    0

    Mataram, jurnalsumatra.com- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan program pembinaan melalui pemeriksaan keuangan daerah kepada Pemerintah Kota Mataram.
    Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H Efendy Eko Saswito di Mataram, Selasa, mengatakan BPK akan melakukan pembinaan melalui kegiatan rutin yakni pemeriksaan belanja daerah semester pertama dan pemeriksaan kinerja pelayanan publik.
    “Jadi dalam beberapa pekan ke depan, BPK akan menurunkan timnya untuk melakukan pemeriksaan yang dilakukan serentak di Indonesia,” katanya.
    Eko yang ditemui seusai menerima Plt Kepala BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Wahyu Priyono beserta jajarannya menilai, pemeriksaan yang dilakukan BPK ini merupakan salah satu bentuk pembinaan daerah sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
    Selama pembinaan, tim pemeriksa akan memberikan catatan-catatan yang harus ditindaklanjuti agar predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dapat dipertahankan.
    “Untuk catatan-catatan LKPD sebelumnya sudah kita tuntaskan dan saat ini sudah mencapai 93,38 persen, sisanya masih dalam proses,” sebut Eko yang juga menjabat sebagai Asisten II.
    Sementara ditempat yang sama Plt Kepala BPK Perwakilan Provinsi Wahyu Priyono menyebutkan, dalam pemeriksaan ini pihaknya akan menurunkan dua tim, dimana satu tim beranggotakan empat orang.
    Menurutnya, pemeriksaan yang akan dilakukan adalah pemeriksaan belanja daerah, periksaan kinerja pelayanan publik dan pemeriksaan tertentu.
    “Pemeriksaan belanja daerah yakni memeriksa belanja daerah mulai 1 Januari hingga 1 Juli 2016, lebih banyak pada ketaatan dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban,” katanya.
    Pemeriksaan belanja daerah ini, katanya, bermanfaat untuk laporan belanja tahun 2017.
    Sementara pemeriksaan kinerja pelayanan publik, menurutnya, akan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram dan mengambil sample pada 11 puskesmas di kota ini.
    “Pemeriksaan kinerja ini untuk melihat bagaimana pemerintah kota memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar yang baik dan optimal,” katanya.
    Sedangkan pemeriksaan tertentu adalah pemeriksaaan yang dilakukan khusus pada realisasi belanja daerah tidak termasuk pendapatan, aset dan piutang.
    “Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan awal, dan akan dilanjutkan pada bulan Oktober 2016,” ucapnya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com