• APBD Perubahan 2016 Banten Diusulkan Rp9,3 Triliun

    0

           Serang, jurnalsumatra.com – APBD perubahan 2016 Provinsi  Banten  diusulkan Rp9,3 triliun, atau naik dari APBD murni sebesar Rp8,8 triliun.
    “Kenaikan itu seiring dengan meningkatnya pendapatan sekitar Rp595 miliar,” kata  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Hudaya di Serang, Kamis.
    Menurut dia,  pembahasan perubahan APBD Banten pada tingkat Tim Angaran Pemerintah daerah (TAPD) sudah diselesaikan. Selanjutnya tinggal diusulkan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan dan diparipurnakan oleh DPRD Banten.
    “Mudah-mudahan pertengahan September nanti sudah diparipurnakan oleh DPRD,”kata Hudaya.
    Ia mengatakan, dalam struktur APBD perubahan tersebut, pendapatan daerah meningkat diantaranya dari sektor pajak meningkat Rp127,7 miliar, kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah naik Rp6 miliar, dana perimbangan naik Rp507, 4 miliar. Sehingga pendapatan naik sekitar Rp595 miliar dari Rp8,005 triliun pada APBD murni 2016 menjadi Rp8,600 triliun pada APBD perubahan.
    Sedangkan untuk belanja daerah pada APBD perubahan juga naik dari sekitar Rp8,8 triliun menjadi Rp9,3 triliun, tetapi untuk belanja langsung turun dari Rp3,6 trilun menjadi Rp3,4 triliun atau turun sekitar Rp183 miliar.

           “Kenapa dalam belanja di APBD perubahan menjadi besar, karena APBD murni 2016 defisit sekitar Rp805 miliar. Untuk menutupinya dari Silpa Tahun 2015 sekitar Rp1,30 triliun,”kata Hudaya.
    Adapun sisa dari penyelesaian defisit itu, kata dia, untuk membiayai sejumlah kebutuhan seperti hibah untuk bawaslu yang disetujui sekitar Rp40 miliar, untuk KPU disetujui Rp125 miliar dari anggaran penambahan yang diusulkan KPU Rp149 miliar, serta penyelesaian pembayaran yang menjadi kewajiban Pemprov Banten dalam APBD perubahan 2016 sekitar Rp157 miliar.
    Pembayaran kewajiban pemprov tersebut diantaranya, pembayaran proyek MCK, jalan lingkungan dan drainase sekitar Rp120 serta beberapa kegiatan di tujuh SKPD yang belum diselesaikan kewajiban pembayarannya.
    “Belanja lainnya seperti untuk penyertaan modal Bank Banten yang diusulkan Rp300 miliar pada perubahan APBD ini,” kata Hudaya.
    Selain itu, dalam APBD perubahan tersebut, Pemprov Banten melakukan efisiensi sekitar Rp583 miliar untuk empat hal yakni dari perjalanan dinas, sewa gedung, makan minum dan nara sumber tenaga ahli di semua SKPD.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com