• APBD Langkat Terancam Dau Dipotong Rp173 Miliar

    0

         Langkat, Sumut, jurnalsumatra.com – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara yang baru saja disetujui terancam empat bulan ke depan alokasi dana alokasi umum akan dipotong Rp173 miliar.
    “Jelas ini sangat berdampak besar bagi kelangsungan APBD Langkat,” kata Pelaksana Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Langkat Effendi Matondang, di Stabat, Senin.
    “Padahal APBD Langkat baru saja disetujui oleh DPRD untuk selanjutnya disahkan oleh Gubernur Sumatera Utara,” katanya lagi.
    Pihaknya telah menerima surat Menteri Keuangan maupun Paraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tanggal 29 Juli 2016,” katanya.
    Bila selama ini Langkat menerima DAU sebesar Rp100 miliar dari pemerintah pusat, akan dipotong sebesar Rp43 miliar mulai September hingga Desember sehingga yang diterima hanya Rp57 miliar. Padahal untuk pembayaran gaji setiap bulan mencapai Rp56 miliar.
    “DAU yang kami terima itu hanya diperuntukkan pembayaran gaji saja, untuk yang lainnya sudah tidak ada,” ujarnya pula.
    Dia menyebutkan selama ini bila pemerintah pusat mengucurkan DAU sebesar Rp100 miliar per bulan, maka pada APBD diproyeksikan DAU selama satu tahun sebesar Rp 1,2 triliun.

         Kelebihan pembayaran DAU itu bisa diproyeksikan untuk dipergunakan pembiayaan proyek pembangunan.
    Berbagai kekurangan salah satu potensi yang harus digali melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) kini hanya pada kisaran Rp121 miliar.
    “PAD Langkat harus dapat digali yang lebih besar lagi dari berbagai sektor untuk melaksanakan pembangunan di berbagai kecamatan, karena bila tidak kemungkinan empat bulan ke depan tidak bisa dilakukan dampaknya terhadap APBD Langkat pada tahun 2017 mendatang,” ujar dia.
    Selain itu, katanya lagi, harus dilakukan penghematan oleh instansi maupun dinas yang ada di lingkungan Pemkab Langkat untuk menutupi kekurangan DAU tersebut terutama yang sipatnya tidak perlu seperti pembelian mobil, perjalanan dinas, dan beberapa lainnya.
    “Pengadaan untuk pembelian mobil, perjalanan dinas maupun yang lainnya harus dihentikan agar tidak berdampak terhadap APBD Langkat ke depannya hal ini harus menjadi perhatian dari seluruh instansi,” katanya pula.
    Menurutnya, pada Dinas Pekerjaan Umum setempat tidak ada lagi proyek-proyek luncuran seperti sebelumnya.
    “Bila pekerjaan belum selesai maka sampai di situ saja dibayarkan, jangan lagi ada luncuran, agar bisa menutupi kekurangan DAU sebesar Rp173 miliar selama empat bulan ke depan ini,” ujar dia pula.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com