• 70 Persen Kasus Kekerasan Dialami Perempuan Papua

    0

    Biak, jurnalsumatra.com- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise menyatakan, 70 persen dari total 538 kasus kekerasan di wilayah Provinsi Papua dialami perempuan.
    “Untuk kasus kekerasan perempuan dan anak di wilayah Papua Barat mencapai 295 kasus dengan rincian 94 persen dialami kaum hawa,” ungkap Menteri PPPA Yohana Yembise di Biak, Senin.
    Ia mengatakan, tingginya kasus kekerasan dialami perempuan merupakan cerminan dari situasi dan kondisi dimana perempuan di Papua perlu mendapat perlindungan secara adat, hukum dan kesetaraan gender.
    Menteri Yohana berharap, dengan dialog dengar pendapat bersama pemerintah diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi khusus yang berisikan kesepakatan bersama dalam rangka meningkatkan peran nyata perempuan Papua dalam pembangunan.
    “Pendekatan adat yang sedang dirancang Kementerian Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diharapkan menjadi model dalam penyusunan program pembangunan perempuan di seluruh Indonesia,” harap Menteri Yohana Yembise.
    Menteri Yohana mengakui, penyebab munculnya kasus kekerasan sangat beragam, dantaranya karena pengaruh mengkonsumsi minuman keras beralkohol, pengaruh lingkungan dan kebiasaan adat serta faktor lain karena kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi.
    “Pemerintah sangat berharap dewan adat memberikan masukan terhadap penanganan perempuan dan perlindungan anak di wilayah Papua sehingga tidak lagi menjadi korban kekerasan dilakukan laki-laki,” harap Menteri PPPA Yohana Yembise.
    Sementara itu, Ketua Dewan Adat Yan Pieter Yerangga mengakui, perlindungan perempuan dan anak  dari berbagai kekerasan telah menjadi perhatian serius dewan adat Papua.
    Ia mneyebut, antara perempuan dan anak menjadi dua sisi yang tidak terpisahkan sehingga harus menjadi catatan khusus dalam dialog dengar pendapat bersama Kementerian PPPA.
    Menurut Pieter yerangga, fakta saat ini anak atau generasi muda Papua tidak lagi bisa berbahasa daerah karena akibat pengaruh  adanya  arus kemajuan informasi global  yang masuk ke wilayah provinsi Papua dan Papua Barat.
    “Acara dengar pendapat masalah perempuan dan anak diharapkan dapat  memberikan rekomendasi khusus bagi pelaksanaan pembangunan perempuan dan anak, ya kebijakan digagas Menteri PPPA Yohana Yembise perlu mendapat dukungan berbagai stake holder dan pemda di Provinsi Papua dan Papua Barat,” harap ketua Dewan Adat Papua Yan Pieter Yerangga.
    Pelaksanaan dengar pendapat perempuan dan anak diselenggarakan kementerian Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Kementerian PPPA) dibuka Menteri Yohana Yembise diikuti 300 peserta perwakilan perempuan tujuh wilayah adat Provinsi Papua dan provinsi Papua Barat akan berlangsung 8=10 Agustus 2016 di Biak.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com