• Sekda : PNS Harus Daftar BPJS

    0

    mukti sulaimanPALEMBANG, jurnalsumatra.com – Sekda sumsel mukti sulaiman membuka acara pertemuan ‘Rekonsiliasi Data Iuran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Triwulan 2 tahun 2016 di Kuto Besak Restoran Theatre dengan Diah Sofiawati Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Palembang,Rabu (20/07).

    Pertemuan Rekonsiliasi Data Iuran PNS dihadiri juga oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Kepala BPKAD  Kabupaten Ogan Ilir, Kepala BPKAD Kabupaten Banyuasin Kepala Kabupaten Musi Banyuasin.

    Mukti Sulaiman dalam pertemuan mengatakan, Presiden Joko Widodo menginginkan Jaminan Kesehatan Nasional sebagai pelaksananya BPJS kesehatan.

    “Berdasarkan Undang-Undang No 24 tahun 2011, BPJS diberi tugas memungut iuran untuk kesehatan. Kepada BPKAD harus benar-benar memahami permasalahan,” jelasnya.

    Persoalan di Sumsel adalah dari 7,7 juta pe duduk  yang terdaftar sebagai anggota BPJS baru 4 juta orang sedangkan 3 juta lagi  belum terdaftar. Tiga juta lagi belum tercover BPJS akan dicover dengan program  berobat gratis.

    “Dengan pertemuan ini terjadi komunikasi antara BPJS dengan pemerintah daerah. BPJS hanya menghandle  baru 4 juta itu termasuk Penerima Bantuan Iuran (PIB sebanyak 1,3 juta orang untuk masyarakat miskin,” jelasnya.

    Ditambahkannya, untuk mengintegrasikan antara BPJS dengan program berobat gratis harus dipetakan dahulu. “kalau mau di integrasikan uangnya kurang, karena iuran BPJS Rp23 ribu sedangkan index berobat gratis Rp5 ribu, jadi mana yang akan di cover berobat gratis setelah integrasi,” terangnya.

    Dikatakannya pula, antara kebijakan pusat dan daerah tidak sinkron. Hal itu akan dilaporkannya ke Gubernur Sumsel, mana yang akan dipakai berobat gratis untuk yang tidak dicover atau BPJS.

    Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Palembang, Diah Sofiawati, pertemuan ini agar tercapai ketepatan data dan ketepatan waktu.

    Kantor BPJS yang dipimpinnya membawahi daerah Palembang, Ogan Ilir, Banyuasin, Muba. Dari data sampai Juni 2016 peserta JKN 63,8 persen dari jumlah penduduk.

    “Belum semua PNS mendaftar BPJS dan belum update data. Belum terdaftar atau terlambat mendaftar misalnya calon pegawai, sedangkan data belum update misalnya data anak yang ditanggung kalau dulu dua orang sekarang tiga orang. Belum update data juga karena tadinya golongan tiga naik ke golongan empat sehingga belum update fasilitasnya,” terangnya.

    Pihaknya hanya menyampaikan regulasi berlaku dan itu semua menjadi kewenangan Pemerintah Daerah nantinya akan dimasukkan ke BPJS.

    “Kami penyelenggara negara yang diamanatkan untuk itu. Bagi peserta mandiri silakan mendaftar, bagi pemda silakan berkoordinasi, kami akan melayani itu,” ajaknya.

    Tidak ada kendala dalam pelaksanaan BPJS tinggal kesadaran masyarakat, pendaftaran baru perbulan di wilayah kantor cabang utama Palembang 15 sampai 20 ribu orang (RN)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com