• PPP: Perlu Norma Pelibatan Tni Berantas Terorisme

    0

        Jakarta, jurnalsumatra.com – Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani menilai DPR dan pemerintah perlu membuat norma hukum yang jelas tentang batas dan peran TNI ikut terlibat dalam pemberantasan terorisme agar tidak tumpang tindih dengan tugas Polri.
    “DPR dan Pemerintah perlu membuat norma hukum yang jelas tentang batas dan peran tersebut serta tidak akan adanya tumpang tindih dengan peran Polri yang tupoksinya memang melakukan penegakan hukum dan pemelihara keamanan dalam negeri,” katanya di Jakarta, Kamis.
    Dia menjelaskan, pelibatan militer ini memang secara faktual sudah dilakukan selama ini dan PPP juga mengakui peran serta TNI tersebut karena itu partainya tidak dalam pandangan untuk menutup peran TNI itu.

        Menurut dia dalam konteks penegakan hukum ini maka pemberian ruang yang lebih jelas kepada TNI ini tidak mengubah paradigma pemberantasan terorisme ini.
    “Tidak mengubah paradigma pemberantasan terorisme dari pendekatan hukum dan sistem peradilan menjadi pendekatan keamanan dalam negeri (internal security) atau pendekatan perang,” ujarnya.
    Arsul mengatakan, sebaiknya dalam pemberantasan terorisme, Polri tetap menjadi “leading sector” dan TNI sebagai pendukung.
    Dia mengatakan, sebenarnya rumusan pembantuan yang ada dalam draft RUU itu, PPP bisa menerima hanya perlu penjelasan lebih baik saja.
    “PPP menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah karena revisi UU Terorisme atas inisiatif Pemerintah,” katanya.
    Menurut dia, sebaiknya pemerintah, termasuk TNI dan Polri satu suara dulu, sehingga DPR menangkap apa yang diinginkan pemerintah sebagai satu kesatuan bukan kepentingan-kepentingan sektoral dari masing-masing instansi.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com