• PNS Bekerja Ke Musirawas Dites Narkoba

    0

        Musirawas, jurnalsumatra.com – Para pegawai negeri sipil (PNS) dari luar daerah yang akan bekerja di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan akan dites narkoba dan kemampuan setelah lulus menjalani tes tersebut baru diterima.
    Ke depan tidak hanya PNS yang akan masuk bekerja di Pemkab Musirawas, tapi yang akan pindah tugas ke luar daerah itu juga akan dites narkoba dan kemampuan, kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Musirawas Rudi Irawan, Selasa.
    Ia mengatakan hal tersebut sudah dilakukan pada puluhan pegawai yang mengusul akan pindah ke Pemkab Musirawas pekan lalu, namun pegawai yang pindah ke luar Musirawas belum sempat dilakukan tes karena belum terkena aturan baru.
    Bupati Musirawas H Hendra Gunawan melakukan hal serupa setelah mendapat persetujuan dari Pemprov Sumatera selatan, bahwa para PNS yang akan pindah tugas dan masuk ke wilayah itu harus dilakukan tes narkoba dan kemampuan.
    Tujuannya bisa merekrut tenaga profeisonal dan bebas narkoba karena untuk menjabarkan visi dan misi bupati ke depan sangat berat, bila pegawainya terlibat narkoba dan tak punya kemampuan bekerja.

        Demikian juga para PNS yang akan pindah keluar Kabupaten Musirawas, bila terlibat narkoba akan direhabilitasi dulu dan bila tidak berkemampuan akan memalukan Pemkab Musirawas di daerah tujuan pindah tugasnya.
    Beberapa bulan terakhir, puluhan PNS mengusul pindah tugas ke luar Musirawas antara lain mengembangkan karir ke Provinsi Bengkulu, Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musirawas Utara, ujarnya.
    Sekretaris BKPP Musirawas Andjar Sudarisman membenarkan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Musirawas pekan lalu sudah melakukan tes narkoba pada 37 calon pegawai yang akan masuk bekerja di Pemkab Musirawas.
    Dari ke 37 pegawai yang mengusulkan pindah tugas ke Pemkab Musirawas itu,  tujuh diantaranya tidak bersedia dilakukan tes dan dinyatakan mengundurkan diri atau batal untuk diterima di Pemkab Musirawas.
    “Hingga saat ini ketujuh pegawai itu menolak untuk dilakukan tes urine, dengan demikian otomatis kita anggap mengundurkan diri karena tidak mengikuti syarat,” katanya.
    Bagi pegawai dinyatakan nihil narkoba dan berkemampuan hasil psikotesnya akan dilaporkan ke bupati agar menjadi pertimbangan untuk diterima atau tidak.
    Syarat tes itu merupakan terobosan pertama yang didukung Pemprov Sumatera Selatan, terutama bagi pegawai yang akan mengajukan usulan pindah bertugas didaerah Musirawas.
    “Ke depan hal serupa akan kita berlakukan untuk pegawai yang mutasi masuk dan keluar, bahkab kegiatan itu akan dilakukan dua kali dalam setahun untuk mengetahui kualitas dan pegawai terlibat narkoba atau tidak,” ujarnya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com