• Pemprov Sumut Bersiap Ambil Alih 20.000 Guru

    0

         Medan, jurnalsumatra.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus bersiap untuk segera menarik atau mengalihkan pengelolaan dan status 20-ribuan guru serta tenaga administrasi di kabupaten/kota di wilayah setempat.
    Gubernur Sumut H T Erry Nuradi di Medan, Senin (11/7) mengatakan, langkah pengalihan itu sebagai implikasi dari pelaksanaaan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
    Sebanyak 20-ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) guru dan tenaga administrasi itu berasal dari 600 sekolah menengah atas dan SMK di 33 kabupaten/kota.
    “Sesuai ketentuan dan rencana, 20-ribuan ASN kabupaten/kota akan dialihkan menjadi pegawai Pemerintah Provinsi Sumut per 1 Januari 2017,” katanya.
    Karena waktunya sudah dekat, maka dewasa ini sedang dilakukan persiapan.
    “Semua sedang dalam persiapan terkait pengalihan sebagian urusan pendidikan dari kabupaten/kota ke provinsi,” katanya.
    Dia mengakui, pengalihan tanggung jawab itu merupakan pekerjaan berat dan butuh perhatian serius dari semua pihak yang terkait.
    Meski berat tanggung jawabnya tetapi karena sudah diamanatkan, maka Pemprov Sumut harus segera menyikapi aturan dan perkembangan dari implementasi UU 23/2014 itu yang menimbulkan banyak perubahan signifikan terkait soal pendidikan.

         Erry mengaku sudah mengingatkan agar, Dinas Pendidikan Sumut terus melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait dan juga dengan pemkab/pemkot.
    “Program itu harus benar-benar disiapkan dan masuk dalam rencana kerja Pemprov Sumut tahun 2017, sehingga tidak ada lagi yang tertinggal,” katanya.
    Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Sumut Arsyad Lubis mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah pengalihan urusan pendidikan sekolah menengah atas itu.
    Dia mengakui ada lima daerah di Sumut yakni Tebingtinggi, Tapanuli Selatan, Nias, Dairi dan Batubara dan 42 kabupaten/kota  di Indonesia yang menggugat UU itu ke Mahkamah Konstitusi.
    “Namun meski ada gugatan, Pemprov Sumut terus melakukan persiapan proses administrasi,” kataya.
    Dia menjelaskan dari 20-ribuan ASN, sebanyak 19 ribu orang lebih merupakan guru dan sisanya pegawai administrasi.
    “Memang perlu koordinasi dan serius karena dengan menjadi kewenangan provinsi, maka penggajian ASN itu harus ditampung dalam APBD Provinsi,” katanya.
    Diperkirakan ada penambahan anggaran mencapai Rp1 triliun per tahun untuk keperluan gaji ASN tambahan itu.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com