• Pemkot Palembang Ajukan Kecamatan Plaju Program KKPA

    0
    Pemkot Palembang Dispensasi PNS Telat Bekerja

    Pemkot Palembang Ajukan Kecamatan Plaju Program KKPA

    PALEMBANG, jurnalsumatra.com – Kecamatan Plaju Diusulkan oleh Pemerintah kota Palembang masuk dalam program pemetaan pelaku industri rumahan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KKPA) yang dilaksanakan tahun ini.

    Asisten IV Setda Palembang Agus Kelana mengatakan, Pemkot siap menjalankan program pemetaan industri rumahan tersebut. Apalagi sudah ada penilaian kelurahan nasional dimana Palembang masuk ke dalamnya.

    Ada beberapa kecamatan unggulan, seperti Plaju yang punya potensi tempe suplai dari Palembang. IB I dan IB II dengan songket dan makanan.

    “Kami ingin kawasan industri rumahan di Plaju bisa dibina dan dikembangkan. Sebab selama ini mereka hanya ambil upah saja,”kata Agus dalam rapat koordinasi lintas perangkat daerah di kantor Bappeda Palembang, Kamis (28/7).

    Terkait data industri rumahan di Palembang, diakuinya memang belum ada. Melalui program ini akan disamakan persepsi terkait identifikasi pelaku industri. Pihaknya akan mencari pelaku industri yang benar-benar aktif berproduksi, bukan yang punya showroom saja.

    Dalam kesempatan itu, Deputi Kesetaraan Gender KPPA, Eko Nopianti menjelaskan, pemetaan industri rumahan harus mulai dilakukan. Hasil akhirnya bisa dimanfaatkan Pemkot Palembang untuk identifikasi jumlah industri rumahan di setiap kelurahan. Difokuskan yang sudah mempunyai usaha.

    “Dengan begitu, bisa diketahui kebutuhan-kebutuhan pelaku industry ini, apakah dalam bentuk pelatihan, pemberian alat, ataupun pendampingan,”ungkap Eko.

    Disebutkannya, pemberian bantuan untuk industri rumahan akan dilaksanakan selama tiga tahun. Untuk tahun pertama, bantuan pelatihan, pemberian alat, dan pendampingan dilaksanakan oleh kab/kota dengan dana murni 100 persen APBN.

    Selanjutnya di tahun kedua, pelaksanaannya dilakukan bersama KPPA dan Kabupaten/kota dengan dana 40 persen APBN dan 60 persen APBD.

    Sementara di tahun terakhir, dengan dana 20% APBN dan 80% APBD hanya akan dilaksanakan monitoring oleh KPPA. “Kami pilih 13 provinsi di Indonesia, salah satunya Sumsel. Dipilih satu kecamatan dan dua desa sesuai kesepakatan kab/kota sendiri. Kami harap dilaporkan dengan baik, agar bantuan pelatihan yang akan diberikan tepat sasaran,”jelasnya.(eka)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com