• Pemkot Kupang Terapkan Pengobatan Gratis Dengan KTP

    0

         Kupang, jurnalsumatra.com – Pemerintah Kota Kupang menerapkan sistem pengobatan gratis hanya dengan menujukan kartu tanda penduduk (KTP) warga di wilayah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur itu.
    “Jika pasiennya warga Kota Kupang dan menunjukan KTP-nya maka akan diberikan layanan pengobatan gratis di puskesmas hingga ke RSU SK Lerik milik Pemerintah Kota Kupang,” kata Wali Kota Kupang Jonas Salean kepada Antara di Kupang, Jumat.
    Dia mengatakan, salah satu program inovasi Pemerintah Kota Kupang yang sedang dalam kajian untuk diberlakukan pada 2017 mendatang itu dinilai akan mampu memberikan kepastian dan perlindungan kesehatan untuk seluruh warga di wilayah ini.
    Memang diakuinya ada banyak intervensi pemerintah untuk memberikan perlindungan dan layanan kesehatan bagi warganya mulai dari Pemerintah Pusat melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan BPJS Kesejatan serta Jamkesmas.
    Namun demikian, masih ada juga banyak warga yang tidak masuk dalam kepesertaan salah satu fasilitas jaminan kesehatan itu.
    Untuk itulah Pemerintah Kota Kupang memandang penting menciptkan kebijakan dan program itu untuk bisa merangkum semua warga di Kota Kupang bisa mengakses layanan kesdehatan yang gratis namun prima dan berkualitas.
    Dinas Kesehatan sebagai dinas teknis yang akan mengeksekusi program kebijakan itu yang akan mengatur segala bentuk penerapannya di tengah masyarakat nanti.

         “Saya sudah minta kepala dinas kersehatan untuk mengkaji kemungkinan pelaksanaan kebijakan program tersebut untuk kepentingan pemenuhan layanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat di Kota Kupang,” kata Jonas.
    Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang dr Ari Wijana terpisah mengaku sedang mengkaji kemungkinan penerapan program tersebut.
    Menurut dia, program tersebut baru bisa dilakukan pada 2017 atau 2018 mendatang karena masih dalam kajian untuk teknis pelaksanaan dan sistem klaim pembayaran untuk sarana layanan kesehatan yang akan dimanfaatkan.
    “Kita akan manfaatkan puskesmas dan RSU SK Lerik milik Pemerintah Kota Kupang dan kita sedang kaji pola pembayaran klaimnya,” kata dr Ari.
    Dia mengatakan kebijakan ini dilakukan Pemerintah Kota Kupang untuk bisa merangkai semua warga mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.
    Ada warga yang telah terintervensi Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dibiayai APBN, termasuk kepesrtaan BPJS Kesehatan. Golongan warga yang terintervensi ini termasuk di dalamnya 12 ribu PNS di Kota Kupang.
    Masih ada warga Kota Kupang yang luput dari jaminan kesehatan tersebut. Karena itulah dibuatlah kebijakan ini agar bisa terakses dalam layanan kesehatan yang memadai itu.
    Terhadap warga di bawah usia yang belum memiliki KTP, akan menujukan kartu keluarga (KK) sebagai bagian dari anggota keluarga salah satu warga Kota Kupang yang memiliki KTP. “Sudah tentu orang tuanya atau famili dan kerabatnya,” kata dr Ari.
    Dia meyakini dengan program ini seluruh warga Kota Kupang akan bisa lebih mudah mengakses layanan kesehatan secara lebih adil dan setara demi menata masa depan dan kesejahteraannya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com