• Pemkab Musirawas Utara Tingkatkan Sinergi Dengan DPRD

    0

        Musirawas Utara, jurnalsumatra.com – Pemerintah Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, meningkatkan kerja sama dengan DPRD setempat untuk membangun daerah itu lima tahun ke depan.
    Bupati Musirawas Utara M. Syarif Hidayat di Musirawas Utara, Jumat, mengatakan sinergi yang akan ditingkatkan itu dalam hal merancang seluruh program pembangunan guna merealisasikan arahan dari DPRD tentang pertanggungjawaban kinerja 2015 yang disampaikan belum lama ini.
    “Kami akan mengumpulkan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memenuhi 33 poin usulan dan saran dari wakil rakyat pada rapat paripurna belum lama ini,” katanya.
    Saran dari DPRD itu akan dipelajari satu per satu oleh SKPD masing-masing untuk pembenahan kinerja ke depan, agar semua pembangunan tetap sasaran.
    Ia mengatakan tanggapan DPRD tentang pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah pada 2015 itu, akan menjadi masukan yang berharga untuk kemajuan Musirawas Utara ke depan dan harus ditindaklanjuti dengan cermat.
    “Kita akan melakukan pembenahan di semua sektor sesuai usulan dari DPRD, karena pembangunan yang berjalan selama ini dinilai belum optimal dan perlu pembenahan yang optimal,” katanya.
    Anggota DPRD Musirawas Utara I Wayan Kocap mengatakan pihaknya sudah merekomendasikan 33 poin terhadap tanggapan pertanggungjawaban bupati untuk pembenahan pelaksanaan pembangunan ke depan.
    Ia menjelaskan 33 usulan itu dibagi tiga kategori, yaitu bidang pemerintahan dan pendidikan, bidang ekonomi dan keuangan, dan bidang pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
    “Semuanya untuk perbaikan jalannya roda pemerintahan dan hasilnya dirasakan masyarakat,” katanya.

         Ia mengatakan untuk bidang pemerintahan dan pendidikan antara lain pemerataan pembangun sekolah agar efektivitas dan efisiensi pendidikan di Kabupaten Musirawas Utara mencapai 20 persen yang sebelumnya tidak tercapai.
    Selain itu, bidang pemerintahan agar Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) melaksanakan analisis kebutuhan pegawai dengan tepat sehingga distribusi pegawai sesuai dengan kebutuhan.
    Ke depan, katanya, harus selektif dalam menerima pegawai pindahan agar tidak menerima pegawai yang tersandung masalah hukum, demikian juga pegawai yang akan pindah dari daerah itu harus distop karena Pemkab Musirawas Utara masih kekurangan pegawai.
    Di bidang perekonomian dan keuangan, katanya, ada sembilan rekomendasi, antara lain ditujukan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan untuk memanfaatkan luas lahan tidur yang selama ini menjadi sarang babi hutan yang mencapai 5.600 hektare.
    Selain itu, katanya, minimnya keberadaan tambak ikan sehingga kebutuhan ikan dipasok dari daerah lain padahal potensi cukup tersedia, yaitu menjadikan Danau Rayo menjadi sentra prikanan sekaligus menjadi objek wisata alam.
    Untuk bidang pembangunan dan kesejahteraan rakyat, DPRD minta  Dinas Pekerjaan Umum membangunan infrastruktur jalan, jembatan, tata ruang dan sumber daya air, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
    Selain itu, mengevaluasi kembali kontraktor-kontraktor yang tidak proaktif, jika perlu dimasukan didalam daftar hitam karena banyak pembanguan terbengkalai dengan kualitas rendah,
    “Kita siap membantu melakukan inspeksi mendadak memeriksa ke lapangan di tempat lokasi pelaksanaan proyek yang bermasalah tersebut,” ujarnya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com