• Mobil Fraksi DPRD Palembang Tuai Kritik

    0

    DPRD Kota PalembangPalembang, Jurnalsumatra.com- Pemberian mobil dinas kepada fraksi-fraksi di DPRD kota Palembang terus menuai kritik. Pengamat politik dari Universitas Sriwijaya, Dr Ardian Saptawan menilai, pemberian mobil dinas kepada fraksi harus dilihat dari sisi legalitas dan sosiololis masyarakat.

    “Dari sisi legalitas fraksi bukan alat kelengkapan dewan melainkan hanya pengelompokan saja, sementara sosiologis pemberian kendaraan dinas ditengah penghematan anggaran akibat pemangkasan di kota dinilai tidak efesien dan tak patut secara etika,” kata Ardian saat dihubungi wartawan, Jumat (22/7)

    Ardian menerangkan, kebijakan ini muncul pada dasarnya atas kesepakatan menejemen tanggung jawab pimpinan dan sekretariat dewan. Dalam aturannya, tentu jika sudah dianggarkan tak masalah, tinggal kepatutan dan kelayakan, kemudian seandainya kebijakan ini ternyata bukan untuk kegiatan rutin perlu dipertanyakan.

    “Sekali lagi fraksi bukan perangkan dewan, bukankah mereka sebagai anggota sudah mendapatkan fasilitas. Sebaiknya karena wakil rakyat ada keterbukaan dan harus menjelaskan supaya tidak melukai hati rakyat,” paparnya.

    Masih menurut Ardian, DPRD kota Palembang dalam menjalankan tugasnya didampingi oleh sekretariat dewan. Pada sisi yang lain sekretariat juga sudah memiliki fasilitas kendaraan untuk mendukung kinerja dewan baik dalam tugas dalam kota maupun kunjungan kerja. “Harus diperjelas mobil tersebut untuk ketua fraksi, atau fraksi, atau anggota dewan yang penanggungjawabnya adalah fraksi,” pintanya.

    Diberitakan sebelumnya, Delapan fraksi DPRD kota Palembang kini mendapatkan mobil dinas. Tak tanggung-tanggung, semua fraksi mendapatkan fasilitas city car berkelas, kijang Innova 2.000 CC senilai Rp300 juta.

    Sekretaris DPRD kota Palembang, Bambang membenarkan pemberian kendaraan dinas kepada fraksi. Hal ini tidak melanggar aturan karena sudah dianggarkan sejak tahun kemarin, sehingga direalisasikan tahun ini. “Enam kendaraan untuk ketua fraksi karena dua fraksi sudah mendapatkan terlebih dahulu,” katanya singkat.

    Hal ini tidak dibantah ketua fraksi PDI Perjuangan, M Aidil Adhari. Bahkan khusus fraksi PDI Perjuangan dan Demokrat sudah diberikan tahun lalu. “Iya, dua fraksi sudah tahun lalu, jadi sekarang tak dapat, tahun ini enam fraksi lainnya (Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, Keadilan Persatuan, Hanura Amanat Nasional Bulan Bintang),” akunya. Senada diungkapkan oleh ketua fraksi Gerindra, Jon Harno. Menurutnya, walaupun fraksi bukan AKD, tapi ini sudah menjadi kebijakan. “Ya ada, ini kebijakan DPRD,” pungkasnya. (eka)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com