• Menaker Minta Pemda Pastikan Perusahaan Patuhi Regulasi

    0

        Sanur, Bali, jurnalsumatra.com – Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri meminta pemerintah daerah untuk memastikan perusahaan mematuhi regulasi tentang pengupahan.
    “Kewenangan daerah tinggi dalam otonomi. Kami harap kepatuhan seluruh regulasi pengupah bisa dijalankan benar-benar oleh daerah,” kata Menaker saat menutup Konsolidasi Dewan Pengupahan se-Indonesia 2016 di Sanur, Bali, Kamis.
    Hanif mengatakan pada era berkembangnya media sosial saat ini, banyak masalah yang diadukan langsung ke Kementerian Ketenagakerjaan dan bahkan Presiden padahal seharusnya menjadi wewenang pemerintah daerah.
    “Sudah saatnya bagi pemda untuk bisa memastikan kepatuhan bagi regulasi tentang pengupahan,” ujarnya.
    Peraturan itu antara lain penerapan PP No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang mengatur rumusan kenaikan upah minimum.
    Namun belum semua daerah menerapkan PP yang baru berlaku pada 2016 itu dengan berbagai alasan.

        Menaker berharap pemerintah daerah dapat memastikan perusahaan untuk dapat mematuhi peraturan tersebut dan memberikan sanksi yang sesuai jika ada pelanggaran.
    Dalam kesempatan itu, Menaker juga meminta seluruh pihak yang berkepentingan untuk bekerja sama meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
    “Sering saya sampaikan kompetisi sudah terjadi sekarang. Yang harus jadi perhatian bersama adalah bahan baku SDM yang ada,” katanya.
    Hanif mengatakan sekitar 62 persen dari total 128 juta angkatan kerja Indonesia merupakan lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sehingga mengalami kesulitan untuk bersaing di bursa kerja.
    Untuk meningkatkan daya saing pekerja tersebut dibutuhkan pelatihan kerja yang mudah dijangkau dan murah misalnya melalui Balai Latihan Kerja (BLK).(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com