• Legislator Pertanyakan Pengetahuan BK-DPRD Terkait Kode Etik

    0

         Padang, jurnalsumatra.com – Anggota DPRD Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Maidestal Hari Mahesa mempertanyakan pengetahuan Badan Kehormatan (BK) terkait kode etik dan tata beracara alat kelengkapan dewan itu sendiri.
    “Putusan BK terkait sanksi sedang terhadap Ketua DPRD Padang Erisman telah lebih dahulu diketahui oleh masyarakat sebelum dibacakan secara resmi. Apakah hal itu tidak pula melanggar kode etik,” kata dia di Padang, Jumat.
    Menurutnya, putusan BK terhadap sanksi Erisman itu diambil dalam rapat internal sesuai Badan Musyawarah (Bamus), kemudian disampaikan pada pimpinan dan barulah diketahui secara internal oleh anggota dewan.
    Namun fakta yang terjadi di lapangan, keputusan BK DPRD itu malah lebih dahulu diketahui oleh masyarakat setempat, bahkan telah menyebar di media massa baik itu cetak maupun elektronik.
    “Kalau memang putusannya internal, harusnya tidak terbuka untuk umum. BK memutuskan permasalahan kode etik, namun kode etik di BK sendiri perlu dipertanyakan,” jelasnya.
    Ia bahkan mencurigai bisa saja putusan internal BK itu bocor melalui salah satu anggota dewan atau sekretariat DPRD Padang.

         Selain itu, ia menyebutkan dirinya bahkan sudah mendapatkan dan membaca isi penyelidikan atau berita acara yang dilakukan BK dalam mengambil putusan sanksi BK, namun ia mempertanyakan kasus serupa yang terjadi beriringan dengan kasus Erisman.
    “Kami seakan tidak adil, karena sebagian dari anggota dewan juga terkait dalam permasalahan Erisman. Kejadian sama, namun tidak ada pembahasan sama sekali,” katanya.
    Bahkan hal itu tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) BK dan ditandatangani beberapa anggota BK tersebut.
    Wakil Ketua DPRD Padang Asrizal menanggapi hal yang menjadi pertanyakan salah seorang anggota dewan itu dengan meminta BK segera menindaklanjuti hal-hal yang berkemungkinan menjadi penyebab putusan itu bocor.
    “BK harus tindaklanjuti ini termasuk apakah kebocoran itu juga melanggar kode etik,” ujarnya.
    Sebelumnya Ketua BK DPRD Padang Yendril mengemukakan dalam mengambil putusan sanksi Erisman beberapa waktu lalu itu dihadiri anggota BK, unsur pimpinan dan sekretaris DPRD secara tertutup.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com