• Legislator Harapkan Kapolri Beri Jamin Keamanan Papua

    0

         Timika, jurnalsumatra.com – Legislator yang merupakan anggota Komisi B DPRD Mimika, Sony Kaparang mengharapkan agar Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dapat memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat di Papua mengingat selama ini kondisi keamanan di wilayah itu selalu bergejolak.
    “Sebagai mantan Kapolda yang pernah bertugas dua tahun di Papua, Tito Karnavian tentu sangat paham betul dengan situasi dan persoalan yang ada di Papua. Yang paling utama yaitu masyarakat mengharapkan adanya jaminan keamanan. Kasus-kasus pembunuhan dan kekerasan di Papua bisa semakin berkurang. Lalu orang tidak merasa takut dan khawatir untuk bisa berusaha dan mencari nafkah di Papua,” kata Sonny Kaparang di Timika, Jumat.
    Politisi dari Partai Gerindra itu mengatakan masalah jaminan keamanan dan kepastian hukum mutlak diperlukan agar iklim investasi dapat tumbuh subur di Papua.
    Menurut Sonny, selama ini para pengusaha enggan menanamkan modalnya di Papua lantaran kurang adanya jaminan keamanan maupun kepastian hukum di wilayah itu. Di sisi lain, katanya, berbagai aturan adat masyarakat setempat terutama dalam hal pembebasan tanah dan lainnya juga ikut menghambat pertumbuhan investasi di Papua.
    “Sekalipun di Papua berlaku UU Otonomi Khusus (UU Nomor 21 tahun 2001), tapi itu tidak berarti menghambat semua hal untuk memajukan Papua agar masyarakatnya bisa sejahtera sebagaimana daerah lainnya di Indonesia,” ujar Sonny.
    Ia juga meminta perhatian serius dari Kapolri Tito Karnavian untuk dapat mendorong penegakkan hukum yang lebih tegas terhadap masalah korupsi di Papua.

         “Kami sangat berharap pimpinan Polri yang baru sekarang ini memberikan perhatian serius terhadap masalah penegakkan hukum terutama kasus-kasus korupsi di Papua. Ada begitu banyak kasus korupsi yang terangkat ke permukaan, tapi kemudian tenggelam. Bagaimana mau menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat kalau aparat penegak hukum sendiri selalu bermain-main dalam penanganan kasus korupsi,” tutur Sonny.
    Menurut dia, di Mimika ada banyak kasus dugaan korupsi dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 dan 2016 yang sementara berjalan.
    Salah satu di antaranya yaitu proyek pembangunan gedung Gereja Kingmi di Jalan Agimuga Mil 32.
    Pembangunan gedung gereja tersebut telah menghabiskan anggaran lebih dari Rp100 miliar.
    “Dari pengakuan teman-teman anggota DPRD Mimika periode 2009-2014, mereka tidak pernah menetapkan anggaran Rp45 miliar untuk pembangunan gereja tersebut pada APBD 2015. Kemudian pada 2016 pemerintah daerah masih menganggarkan dana Rp70 miliar untuk pembangunan gereja tersebut. Ini sarat masalah dan perlu diusut tuntas oleh aparat penegak hukum,” ujar Sonny.
    Selain pembangunan gedung Gereja Kingmi yang sarat masalah tersebut, kasus-kasus dugaan korupsi lainnya di Mimika yang berpotensi menimbulkan kerugian negara seperti renovasi rumah jabatan bupati Mimika tahun anggaran 2015 yang menghabiskan anggaran sekitar Rp20 miliar, renovasi Sentra Pendidikan yang menghabiskan anggaran sekitar Rp50 miliar, kasus asuransi PNS dan lainnya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com