• KPU Madiun Gunakan DPT Pilpres Untuk Pilkada

    0

         Madiun, jurnalsumatra.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun akan menggunakan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Presiden 2014 untuk pemutakhiran daftar pemilih sementara (DPS) pada Pemilu Kepala Daerah setempat tahun 2018.
    Ketua KPU Kota Madiun Sasongko, Sabtu, mengatakan pemutakhiran DPS yang menggunakan acuan DPT pada pemilu terakhir tersebut diatur dalam undang-undang pemilu yang baru, yakni UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Umum.
    “Pada undang-undang sebelumnya, pemutakhiran pemilih pilkada menggunakan daftar potensi peserta pemilih potensial (DP4) yang disusun oleh Dispendukcapil setempat. Sesuai aturan yang baru, pilkada mendatang data pemilih didasarkan pada DPT pemilu terakhir yang digelar di daerah tersebut. Sedangkan DP4 nantinya hanya sebagai data pendamping saja,” ujar Sasongko kepada wartawan di Madiun.
    Berdasarkan data yang ada, DPT saat pelaksanaan Pilpres 2014 di Kota Madiun mencapai 144.407 pemilih. Jumlah ituah yang nantinya akan dijadikan acuan sebagai DPS.
    “Setelah itu, DPS yang sudah ada akan dilakukan pemutakhiran sebelum nantinya ditetapkan sebagai DPT Pilkada Kota Madiun 2018,” tuturnya.

         Tidak hanya soal pemilih yang mengalami perubahan dalam penyusunan, sejumlah hal lain juga mengalami perubahan berdasarkan undang-undang pemilu yang baru.
    “Di antaranya perubahan soal tahapan pilkada dan pencalonan atau kandidat yang akan ikut dalam gelaran pikada,” ucapnya.
    Di mana pada aturan yang lama, tahapan pilkada dibuat oleh KPU daerah, namun berdasarkan aturan yang baru seluruh tahapan ditentukan oleh KPU pusat.
    Sedangkan dalam hal pencalonan, jika bakal calonnya berasal dari unsur TNI, Polri, dan PNS ataupun anggota DPR, maka sesuai aturan yang baru yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari statusnya tersebut. Itu berbeda dengan aturan sebelumnya yang bisa melakukan izin cuti bagi para bakal calon dari TNI/Polri, PNS, dan angota dewan.
    Pihaknya hingga kini terus intensif melakukan sosialisasi atas perubahan yang diatur dalam undang-undang tersebut ke berbagai kalangan masyarakat. Yakni sosialisasi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015.
    Hal itu bertujuan agar pelaksanaan Pilkada atau Pemilihan Wali Kota Madiun 2018 dapat berjalan lancar.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com