• Kota Kupang Terapkan Sistem “Mobile” Pelunasan PBB

    0

         Kupang, jurnalsumatra.com – Pemerintah Kota Kupang menerapkan sistem “mobile” untuk memudahkan masyarakat di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur itu dalam melakukan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan.
    “Sistem ‘mobile’ ini merupakan salah satu sistem yang diterapkan selain sejumlah sistem pendekatan pelayanan pelunasan PBB di daerah ini,” kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang Jeffri Pelt di Kupang, Selasa.
    Dia mengatakan sistem bergerak dalam pembayaran PBB itu dimungkinkan akan melayani wajib pajak di sejumlah lokasi wilayah yang tidak terakses loket atau tempat pembayaran lain.
    Pemerintah Kota Kupang dalam konteks pelunasan PBB bekerja sama dengan manajemen Bank Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bank daerah, baik melalui kasir maupun dengan sistem dalam jaringan.
    Dengan demikian, katanya, jika di lokasi tertentu tidak terlihat loket pembayaran atau kantor cabang pembantu atau kantor kas bank tersebut, maka pembayaran akan dilayani melalui sistem bergerak itu.
    Ia menjelaskan untuk tahapan ini operasional sistem tersebut masih menggunakan satu mobil dalam jaringan dan akan bergerak ke beberapa tempat yang sudah ditentukan.
    “Kita juga membuka loket pembayaran di sejumlah kantor kelurahan dan beberapa kantor kecamatan karena jauhnya kantor cabang pembantu bank pembayaran,” katanya.

         Untuk pelunasan PBB pada 2016, Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang telah menyebarkan 75.000 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada seluruh wajib pajak di daerah itu.
    Jumlah itu belum termasuk wajib pajak individual yang saat ini masih melakukan sejumlah pelaksanaan pembangunan ruko atau bangunan lainnya di wilayah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur itu.
    Terkait dengan target pencapaian PAD dari sektor itu, Jeffri menyebut Rp11 miliar sedangkan sebelumnya Rp10 miliar.
    Jumlah itu, katanya, akan terus bertambah seiring dengan perkembangan Kota Kupang sebagai kota jasa dan perdagangan.
    “Kami yakin potensi ini akan terus bertambah dan kami optimistis akan mencapai target yang ada,” katanya.
    Untuk mengejar target tersebut, Jeffri mengaku akan terus melakukan sejumlah hal agar wajib pajak bisa lebih mudah melakukan transaksi demi pelunasan kewajibannya.
    “Termasuk kita dorong terus sistem ‘online’ pelunasan yang sudah dilakukan sejak 2013 silam,” kata Jeffri.
    Kepada wajib pajak, ia meminta agar bisa memanfaatkan semua sistem yang ada, termasuk sistem dalam jaringan sebagai sarana mudah melakukan pelunasan PBB yang untuk kepentingan efektivitas pembayarannya.
    Dengan sistem dalam jaringan dan bergerak itu, katanya, tidak lagi memberikan beban tambahan kepada wajib pajak dalam melakukan upaya pelunasan PBB dengan harus datang ke loket di Kantor Dinas Pendapatan Daerah.
    “Apalagi nanti dengan sistem ‘mobile’ ini,” katanya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com