• Innova Ku Sayang Innova Ku Malang

    0

    new-toyota-innovaPalembang, Jurnalsumatra.com- Pembagian Mobil Dinas Toyota Innova 2000 CC senilai Rp300 Juta rupiah untuk operasional delapan fraksi di DPRD kota Palembang terus menuai kritikan. Pemberian ini tidak bisa dibenarkan karena dinilai berlindung dibalik Aturan DPRD dan Pemerintah Kota Palembang yang melukai perasaan rakyat

    Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Bambang Yusantra, S.IP mengatakan, sebagai perwakilan masyarakat di Palembang yang berkutat dengan Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, harusnya menyalurkan aspirasi dalam pembuatan peraturan daerah. “Bukan malah berlindung dibalik aturan DPRD dan Pemerintah Kota Palembang dan  melukai perasaan rakyat,” kata Bambang kepada jurnalsumatra.com, Selasa (26/7).

    Dikatakan Bambang, sebagai wakil masyarakat DPRD harusnya mengetahui bahwa dalam UU susunan kedudukan anggota-anggota DPRD, Permendagri nomor 37 tahun 2010 tentang cara penyusunan APBD, manyatakan bahwa fraksi bukan merupakan alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD.

    “Fraksi sesuai Permendagri no 37, diberikan fasilitas namun tidak termasuk alat mobilitas, demikian pula dengan angota biasa tidak memiliki hak diberikan fasilitas kendaraan dinas yang dananya diambil dari APBD,” ungkapnya.

    Sekretaris MPII kota Palembang ini menilai, dengan adanya pembagian mobil dinas yang sudah dianggarkan sejak tahun 2013 menunjukkan pemerintah harus belajar lagi untuk paham aturan, karena mengeluarkan kebijakan melawan hukum yang ada diatasnya sehingga kebijakan itu batal demi hukum alias ilegal. “DPRD yang menerima juga menunjukkan hal serupa, sebagai pembuat aturan dan fungsi kontrol telah lalai karena membiarkan kebijakan yang melawan hukum diatasnya,” tuturnya.

    Lebih lajut, katanya, pemerintah dan DPRD tidak mewakili masyarakat, tidak menjaga hati masyarakat kota Palembang dan hanya membuat kebijakan yang menguntungkan dirinya. Dengan pembagian mobil tersebut pemerintah dan DPRD sudah melakukan pemborosan Inefisiensi anggaran. “Uang masyarakat Palembang digunakan untuk membeli mobil sementara masyarakat Palembang yang miskin dibiarkan terlantar,”

    Menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014-2015 penduduk miskin di kota Palembang, sebanyak 202.310 Jiwa merupakan jumlah paling banyak di Sumatera Selatan. Dengan jumlah penduduk 1.558.494 maka sebetulnya di Palembang terdapat 12,9 persen masyarakat miskin di Kota Palembang.

    “Dengan angka kemiskinan yang sangat tinggi tersebut malah pemerintah melakukan pemborosan anggaran. Dalam logika apapun Hanya ada di DPRD Wakil mendapatkan fasilitas lebih dibandingkan dari yang diwakili,” cecarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Delapan fraksi DPRD kota Palembang kini mendapatkan mobil dinas. Sekretaris DPRD kota Palembang, Bambang membenarkan pemberian kendaraan dinas kepada fraksi. Hal ini tidak melanggar aturan karena sudah dianggarkan sejak tahun kemarin, sehingga direalisasikan tahun ini. “Enam kendaraan untuk ketua fraksi karena dua fraksi sudah mendapatkan terlebih dahulu,” katanya singkat. (eka)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com