• DPRD Palembang Minta Dana Pemekaran Transparan

    0

    dprd palembangPALEMBANG, jurnalsumatra.com – DPRD Palembang meminta kepada pemerintah kota Palembang untuk transparan dalam pengajuan dana pembagunan dua kecamatan baru nanti, baik itu pembelian lahan maupun anggaran pembagunan gedung pemerintahan.

    Anggota DPRD Palembang, Candra Darmawan mengatakan dengan adanya transparan dari pemerintah maka akan diketahui berapa besar dana yang dibutuhkan oleh dua kecamatan baru yaitu Kecamatan Jakabaring dan Kuto Gawang.

    “Dana yang diajukan nanti harus jelas, sehingga dana tersebut dapat terserap dengan baik, jangan sampai sudah dianggarkan justru proses pembangunannya akan terbengkalai,”kata Candra, Selasa (26/7)

    Candra yang juga Ketua PBB Palembang, meminta pemerkaran yang dilakukan jangan hanya menelan anggaran yang besar nama berdampak langsung terhadap pemerataan pembagunan, karena selama pemekaran belum maksimal dalam mendorong pemerataan pembagunan.

    “Selain pemerataan pembagunan akan meningkatan pelayana publik, sehingga masyarakat dimudahkan untuk melakukan kepengurusan adminitrasi dan sebagainya”ujar dia.

    Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setda Palembang, Harobin Mustofa mengatakan pemekaran yang diajukan tidak lain untuk pemerataan pembagunan sehingga pembagunan seluruh wilayah akan pesat.

    “kalau DPRD menyetujui pengajuan pemekeran ini maka akan semakin cepat rencana pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada publik, dua wilayah ini sudah sangat tepat untuk dimekarkan baik itu jumlah penduduk dan sebagainya,”kata Robin.

    Dikatakan Robin berapa besar dana yang diajukan dalam pembagunan gedung maupun pembelian lahan tentu belum dapat diprediksi, oleh karena itu nantinya pemerintah akan melakukan pengghitungan terlebih dahulu, setelah itu 2017 dapat diajukan dalam APBD induk 2017.

    Sementara itu, Kepala bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Palembang, Harley Kurniawan menjelaskan Pemerintah Kota Palembang sudah mendapatkan lahan berupa bantaun hibah dari pemerintah provinsi, lahan tersebut berada di jakabaring dengan luas mencapai 1 hektar.

    “Kalau untuk di daerah Kuto Gawang belum ada setau saya, namun untuk mempersiapakan pemerintahan di daerah pemekeran ada prosesnya mulai dari SDM hingga kantor,”jelasnya.(eka)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com