• DPRD Imbau Pemilik Restoran Proaktif Bayar Pajak

    0

         Padang, jurnalsumatra.com – Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Elly Thrisyanti imbau masyarakat khususnya pemilik restoran di daerah itu proaktif membayarkan pajak sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2011 tentang pajak restoran.
    “Saat ini partisipasi masyarakat untuk membayar pajak apalagi restoran masih rendah. Ini harus diperbaiki,” kata dia di Padang, Kamis.
    Hal itu terbukti dari hasil inspeksi mendadak tim gabungan pengawas dan penertiban pajak daerah termasuk Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Padang bersama Satpol PP pada Selasa (26/7) ke sejumlah bofet, restoran serta kafe setempat.
    Dari sidak yang digelar di Jalan Niaga, Pondok, Nipah, Damar dan Jati sebagai lokasi yang didapati tempat makan atau kafe itu diketahui tidak adanya struk atau bill resmi dari Pemkot Padang.
    “Mereka hanya pakai struk harga sendiri sehingga tidak mengenakan pajak untuk konsumen,” ujarnya.
    Ia mengimbau masyarakat atau pemilik restoran harusnya proaktif dalam membayarkan pajak dan tidak melalaikan kewajiban mereka.
    Pajak restoran itu ialah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran, sedangkan yang dimaksud dengan restoran ialah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya.

         “Objek pajak restoran ialah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya lebih dari Rp5 juta per Bulan. Jadi cukup banyak di Kota Padang,” jelasnya.
    Elly menilai hasil sidak yang dilakukan pada Selasa (26/7) itu melihatkan belum efektifnya sosialisasi pada masyarakat terutama pada pemilik atau pengelola restoran, termasuk terkait pelaksanaan pemungutan pajak restoran itu sendiri.
    “Kami terus mendorong dinas terkait agar serius dan konsisten dalam menjalankan tupoksinya untuk meningkatkan pendapatan daerah, harus komit,” jelasnya.
    Selain itu, ia menegaskan jangan ada permainan dari oknum-oknum atau mafia pajak yang sengaja ingin memperkaya diri sendiri dengan tidak menyetorkan pajak restoran yang telah dipunggut.
    “Dinas terkait harus tegas jika tidak ingin bermasalah dengan hukum,” lanjutnya.
    Sementara Kepala Dispenda Padang, Adib Alfikri mengatakan alasan yang dikemukakan pemilik restoran terkait rendahnya realisasi pajak terkesan mengada-ada karena tidak akan ada masyarakat yang enggan membayar pajak saat diberikan bill atau struk pembayaran.
    “Kami akan segera tindaklanjuti dengan bersinergi bersama Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) karena pembinaannya ada di dinas itu,” tambahnya.
    Menurutnya, Dispenda akan menindaklanjuti sosialisasi pada pemilik restoran, termasuk dengan pemasangan stiker pada rumah makan yang tidak bayar pajak.
    “Jika terus membandel, maka akan ditindak pidana ringan (tipiring) hingga pencabutan izin usaha mereka,” sebutnya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com