• DPRD: Anggaran Mitigasi Bencana 2017 Akan Diprioritaskan

    0

         Padang, jurnalsumatra.com – Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) Surya Jufri mengatakan pihaknya akan  memprioritaskan anggaran untuk mitigasi bencana di daerah itu pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017.
    “Perlu adanya kesinambungan terkait mitigasi bencana sehingga perlu tindakan berkelanjutan dengan anggaran yang memadai,” kata dia di Padang, Selasa.
    Ia menilai anggaran yang tersedia untuk mitigasi bencana saat ini memang tidak mencukupi sehingga pihak-pihak terkait tidak bekerja maksimal.
    Dengan adanya peningkatan anggaran mitigasi bencana dalam APBD 2017 nantinya, juga akan dilakukan inventarisasi titik-titik bencana di Kota Padang, peningkatan dan pembenahan sarana prasarana yang dibutuhkan.
    “Termasuk pula pembenahan drainase. Ini harus serius,” tegasnya.
    Menurutnya, dalam hal itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) perlu pula menganggarkan khusus honor untuk relawan serta Komunitas Siaga Bencana (KSB) sehingga pembinaan pada masyarakat terkait kebencanaan dapat dimaksimalkan.
    Sementara Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Padang, Maidestal Hari Mahesa menyampaikan anggaran untuk mitigasi bencana memang jauh dari yang diharapkan, apalagi daerah itu sangat berpotensi terjadi bencana.
    “Walaupun ada dana dari pusat, namun tentu tidak mencukupi untuk daerah,” ujarnya.

         Ia berharap sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pembangunan berkaitan dengan mitigasi bencana memang harus dioptimalkan sehingga dapat ditingkatkan dalam APBD 2017.
    Anggaran yang diprioritaskan untuk mitigasi bencana hendaknya dapat memfungsikan kembali shelter-shelter jika terjadi gempa atau tsunami.
    Apalagi saat ini pengelolaan shelter masih tidak jelas. Jika ada anggaran pasti, tentu pengelolaan shelter di Padang dapat diserahkan pada masyarakat sekitar.
    “Kami mendorong agar shelter bisa dikelola masyarakat seperti yang telah direalisasikan di Parupuak Tabiang, Koto Tangah,” katanya.
    Selain itu, ia mengatakan peralatan untuk mitigasi bencana juga perlu dievaluasi kembali karena saat banjir beberapa lalu di Kota Padang hanya disediaan tujuh perahu karet oleh BPBD, padahal seharusnya tiap kecamatan memiliki minimal tiga unit.
    “Masih banyak yang perlu dibenahi, diharapkan pemerintah benar-benar serius dan memberikan pencerdasan pada masyarakat,” ujarnya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com