• DPRD Ancam Interplasi Walikota Palembang

    0
    Tidak Semua Proses Perizinan Waktunya Bisa di Pangkas 50%

    DPRD Ancam Interplasi Walikota Palembang

    PALEMBANG, jurnalsumatra.com – Keputusan Walikota Palembang mengganti Kepala Dinas Pendapatam daerah (Dispenda) Agus kelana dengan Asisten IV Sekretariat Daerah (Setda) Palembang Shinta Raharja dipertanyakan oleh anggota DPRD Palembang. Anggota DPRD Palembang, Firmansyah Hadi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) persoalan ini akan dipertanyakan para wakil rakyat melalui hak interplasi.

    “Kami akan mempertanyakan kembali atas dasar apa pelantikan terhadap pejabat yang tidak lolos assessment (Shinta Raharja) menjadi kepada Dispenda,”kata Firmansyah, Kamis (14/7).

    Dikatakan Anggota Komisi I ini, atas hal tersebut, kemungkinan besar pihaknya akan melakukan hak interpelasi, agar Walikota tidak lalai lagi dalam menjalankan amanahnya sebagai pemimpin. Sehingga penempatan pejabat sesuai dengan aturan yang berlaku.”Kami gunakan hak kami, yakni hak interpelasi terhadap Walikota Palembang,”jelasnya.

    Dilanjutkan Firmansyah, pejabat yang sudah dinyatakan tidak lolos assessment tidak bisa menduduki jabatan Kepala Dispenda. Tapi, Walikota Palembang terkesan memaksakan dengan tetap menjadikan Shinta sebagai kepala Dispenda.

    “Palembang ini, tidak berhenti lagi dengan urusan seperti ini. Harusnya di Plt (Pelaksana Tugas) kan dulu, jangan langsung defenitif. Tentu hal ini akan mengganggu kinerja dan program kerja,”urainya.

    Anggota DPRD Palembang lainnya, Ade Victoria mengatakan, harusnya Walikota Palembang tidak asal-asalan dalam melantik pejabat, tentu harus menjalankan dahulu hasil assessment dan keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

    “Adanya rolling pejabat ini harus sesuai aturan. Jangan sembarangan, kita lihat kedepan, mungkin Senin nanti, kami akan panggil,”ujar dia.

    Sementara itu, Ketua Fraksi PDI-Perjuangan, Aidil Adhari mengatakan, ia belum mengetahui secara pasti soal aturan KASN. Tapi, apabila Walikota Palembang menyalahi aturan, ia meminta Walikota Palembang mengevaluasinya.

    “Kalau sekarang kita belum mengetahui, salah atau tidak. Yang pasti, kami berharap, dengan adanya pelantikan tersebut, tidak mengurangi pendapatan asli daerah (PAD),”ungkap dia.

    Diketahui, Selasa (12/7), bertempat diruang rapat II, Setda Palembang, Asisten IV Setda Palembang dilantik menjadi kepala Diapenda, sementara Kepala Dispenda dilantik menjadi Asisten IV. Dalam pengambilan sumpah pelantikkan, dilakukan Asisten I, Harobin Mustofo, sedangkan pada waktu bersamaan Walikota Palembang sedang menghadiri rapat kerja tentang pengembangan wilayah perkotaan di Kementrian PU. (eka)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com