• Disnaketrans Bentuk Dua Posko Awasi TKI Ilegal

    0

        Kupang, jurnalsumatra.com – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Timur membentuk dua posko pengawasan tenaga kerja Indonesia asal NTT yang keluar secara ilegal melalui Bandara Eltari dan Pelabuhan Tenau Kupang.
    “Kami sudah membentuk satuan tugas untuk menjaga dua posko di Bandara Eltari dan juga Pelabuhan Tenau Kupang untuk mengawasi tenga kerja NTT yang keluar secara tanpa memeiliki dokumen resmi,” kata Kadisnaketrans NTT Bruno Kupok dalam rapat bersama Komisi V DPRD di Kupang, Senin.
    Dia mengatakan, satuan tugas gabungan dalam posko tersebut bekerjasama dengan TNI dan Angksa Pura di Bandara Eltari Kupang, PT. Pelni, dan Kepolisian Perairan di Pelabuhan Tenau.
    “Tugas dari satgas tersebut untuk melakukan pengamanan dan pencekalan terhadap para tenaga kerja tanpa dokumen lengkap yang hendak keluar melalui dua jalur pintu tersebut,” katanya.
    Dia mengatakan, semenjak posko tersebut diadakan pada Juni 2016, satgas sudah mengamankan 46 tenaga kerja yang dihalang untuk berangkat ke luar negeri karena tidak memiliki dokumen resmi.
    Hal ini, kata dia, menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat NTT yang memilih jalan ilegal untuk pergi bekerja di luar negeri.

        “Kami berharap dukungan dari masyarakat untuk besama-sama mengawal tenaga kerja ilegal dengan segera memberikan laporan kepada pihak terkait ketika melihat langsung di lapangan,” katanya.
    Dia mengataka dalam upaya penertiban dokumen tenaga kerja resmi maka Disnaketrans sementara mengupayakan adanya layanan satu pintu untuk penyaluran tenaga kerja.
    “Jadi melalui satu pintu maka penyaluran tenaga kerja sesuai dengan bursa tenaga kerja dan tentu memiliki dokumen yang lengkap sebelum berangkat,” katanya.
    Menurut dia, kelengkapan dokumen akan sangat membantu keberadaan tenaga kerja di luar negeri karena para tenaga kerja akan lebih nyaman bekerja dalam perlindungan negara.
    “Kebanyakan kasus kekerasan yang menimpah tenaga kerja asal NTT di Malaysia terjadi pada TKI yang tidak memiliki dokumen resmi sehingga pemerintah kesulitan untuk melakukan identifikasi,” katanya.
    Menurut dia, pelayanan ‘satu pintu’ juga akan mengatasi aksi pencaloan tenaga kerja yang memberangkatkan tenaga kerja secara ilegal, karena semuanya harus keluar melalui layanan terpadu.
    “Banyak calo yang langsung menuju ke desa-desa untuk merekrut tenaga kerja secara ilegal dengan memalsukan semua dokumen ketenagakerjaan sehingga hal ini perlu dicegah dengan mengakomodir tenaga kerja melalui ‘satu pintu’,” demikian Bruno Kupok.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com