• Alex Noerdin Terbitkan Keputusan Penerima Hibah Aspirasi DPRD

    0
    amrizal aroni saat bincangbincang dengan jurnalsaumatra.com

    IR Amrizal Aroni MM ketua LSM Indoman

    Penyidikan dan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah dan bansos Provinsi Sumatera Selatan pada APBD Sumsel tahun 2013 sepertinya tidak dapat mengungkap keterlibatan petinggi Sumsel dalam kasus tersebut.

    Dalam ketetapannya hasil dari pemeriksaan ribuan saksi pihak Kejagung telah menetapkan Laonma Tobing dan KabanKesbangPol Sumsel  sebagai tersangka dugaan korupsi tersebut,Namun untuk mengungkap keterlibatan petinggi Sumsel dalam dugaan korupsi tersebut penyidik Kejaksaan Agung masih kesulitan mencari bukti – bukti yang kongkrit.

    Mengenai adanya pernyataan Presiden ketika rakor dengan seluruh Kajati dan Kapolda Se Indonesia yang melarang aparat hukum mempidanakan kebijakan kepala daerah semakin mangaburkan pengungkapan korupsi dana hibah dan  bansos Sumsel atau dengan kata lain memberi perlindungan hukum kepada Kepala daerah yang salah membuat kebijakan dan melanggar wewenang.

    Sejatinya seorang penyidik profesional akan membandingkan dua pernyataan yang berbeda untuk kasus yang sama dalam mencari modus pelaku tindak kejahatan .Apalagi tindak kejahatan yang berhubungan dengan kasus korupsi.

    Semua penerima hibah berdasarkan peraturan pemerintah dan undang –undang harus di verifikasi kelengkapan administrasi dan persyaratan calon penerima hibah sebelum di usulkan selaku penerima hibah dengan proposal yang mereka ajukan seperti yang diamanahkan Permendagri No. 32 tahun 2011.

    Yang mempunyai kewenangan memverifikasi penerima hibah dan bansos yang mengajukan proposal ke pemerintah daerah adalah SKPD KesbangPol karena persyaratan utama penerima hibah harus terdaftar di KesbangPol.

     Hal ini mestinya menjadi syarat mutlak bagi  Lembaga yang mengajukan proposal kepemerintah tidak terdaftar di Kesbangpol maka tidak akan ada Veripikasi oleh Kesbangpol.

    Penerima hibah harus mengajukan proposal bantuan pada tahun sebelumnya dan untuk veripikasi persyaratan penerima hibah seperti yang di amanahkan peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2011 dan undang – undang tentang keuangan daerah. Hanya Kesbangpol Provinsi, kabupaten dan kota yang boleh dan berhak melakukan peripikasi adminstrasi dan factual terhadap Lembaga swadaya Masyarakat, organisasi masa, Partai Politik dan organisasi kemasyarakatan.

    Bila Proposal pengajuan bantuan hibah dan bansos telah di verifikasi KesbangPol dan memenuhi semua persyaratan administrasi dan factual maka KesbangPol mengajukan dan mengusulkan proposal tersebut ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

    BPKAD menerima usulan penerima hibah yang telah di verifikasi dan memenuhi syarat dari KesbangPol.

    Selanjutnya BPKAD menyesuaikan besaran nilai semua proposal  dengan alokasi anggaran yang tersedia di dalam APBD. Kemudian menyampaikan proposal yang telah di verifikasi dan disesuaikan anggarannya ke Gubernur untuk mendapat persetujuan.

    Gubernur selanjutnya menerbitkan SK persetujuan nama – nama penerima hibah berdasarkan nilai besaran proposal yang telah di revisi oleh BPKAD dan bila di anggap perlu mendelegasikan penanda tanganan NPHD (Nota Perjanjian Hibah Daerah) ke SKPD terkait

    Setiap penerima hibah harus menandatangani NPHD (Nota Perjanjian Hibah Daerah) dan Fakta integritas dengan pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur atau di kuasakan oleh gubernur ke SKPD (Dinas) terkait untuk pencairan dana proposal ke rekening penerima hibah. LSM, Ormas dan Organisasi Nirlaba hanya berhak menerima hibah 1 X dalam 3 tahun .

    Terkait dengan kasus Hibah dan Bansos Prov Sumsel tahun 2013 ,berdasarkan keterangan dari sumber yang mengetahui detail penyaluran dana hibah, “KesbangPol Prov Sumsel hanya mengeluarkan 428 nama lembaga masyarakat yang lolos veripikasi dan berhak menerima bantuan hibah pada tahun anggaran 2013 APBD Prov Sumsel Rp. 35 milyar”.

    Timbul pertanyaan bagaimanakah dengan dana aspirasi DPRD Sumsel, hibah dari Biro Humas, bansos Dinsos Sumsel, Hibah dari Biro Umum dan Perlengkapan serta dari Biro kesra sebesar nominal hampir Rp. 130 milyar, apakah memenuhi syarat untuk di berikan bantuan dana hibah oleh Pemprov Sumsel.?????.Jawaban sudah dapat di pastikan “tidak memenuhi syarat dan melanggar undang – undang dan peraturan terkait”.

    Kenapa di kategorikan melanggar aturan dan tidak memenuhi syarat ?????? KesbangPol Prov Sumsel tidak pernah melakukan verifikasi administrasi dan factual di luar 428 lembaga masyarakat yang telah lolos verifikasi KesbangPol Sumsel.

    Berdasarkan Sumber yang mengikuti alur pemeriksaan kedua tersangka didapat informasi yang dapat di yakini “Kesbangpol Sumsel telah memberikan dokumen lengkap dan alur prosedur pemberian dana hibah yang sebenarnya  sesuai dengan tugas pokok dan pungsi (TUPOKSI) KesbangPol Sumsel”. Bagaimanakah dengan BPKAD Sumsel yang di komandoi oleh LP Tobing ?????

    Menurut sumber tersebut sungguh aneh  didalam DIPA Sumsel tahun 2012 yang di serahkan LPT ke Penyidik Kejaksaan agung “sudah tercantum nama penerima dan besaran nilai hibah dana Aspirasi DPRD Sumsel untuk tahun anggaran 2013”.

    Timbul pertanyaan, siapakah yang memverifikasi penerima hibah  dan adakah proposal penerima bantuan, serta kenapa Gubernur meng SK Kan penerima hibah aspirasi DPRD Sumsel pada tahun 2013 ??????

    Sangat di sayangkan lambannya proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kejaksaan agung pada kasus dugaan korupsi dana hibah dan bansos Sumsel dengan pernyataan staff Kejagung “banyaknya saksi yang di mintai keterangan namun terkesan memberikan hasil yang kurang memuaskan  sehingga proses penyelidikan dan penyidikan belum tuntas.

    Bila penyidik Kejagung jeli dan memahami peraturan dan perundangan tentang penyaluran dana hibah bansos, kasus ini dapat di tuntaskan dalam waktu cepat dan tuntas. Disayangkan pernyataan Presiden yang melarang aparat hukum mempidanakan kebijakan Kepala daerah. Pernyataan Presiden yang terlihat berdampak  mempersulit pengungkapan kasus korupsi dana hibah bansos provinsi Sumatera selatan tahun 2013 dan di khawatirkan hanya menjadi lembaran kelam pengungkapan kasus pidana di Kejaksaan agung Republik Indonesia. (tak terungkap).

    Terungkap mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov Sumsel “R” menolak menyalurkan Dana Aspirasi DPRD Sumsel kala itu karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan dikembalikan ke PPKAD Prov Sumsel.  “Aku dak galak tekebat karena menyalurkan dana aspirasi DPRD Prov Sumsel”, ujarnya.

    Katek dasar hukumnyo dan rawan penyimpangan, ujarnya kembali. Dampak penolakan “R” mutasi jabatan yang dikeluarkan Prov Sumsel alias bangku panjang.

    Sementara Amrizal Aroni sebagai ketua LSM-INDOMAN menanggapi dana hibah yang berasal dari  APBD sumsel maka  ” hasil audit BPK-RI tertanggal 14 juni 2914 lalu bahwa dalam penyaluran dana aspirasi semestinya penyaluran menalui SKPD semestinya tidak berbentuk dana Hibah dan penyalurannya rentan akan terjadi penyimpangan (mark Up dan/atau fiktif)”, jadi menurut hemat kami  jelas salah pos peruntukannya, bila tidak dapat mempertanggung jawabkan dana tersebut maka harus dikembalikan atau berurusan dengan Hukum, ujar amrizal.

    Sebagian besar anggota DPRD Prov Sumsel periode 2009 – 2013 masih bercokol di DPRD Prov Sumsel harus mempertanggung jawabkan dana aspirasi tersebut. Bila telaah KPK pada supervisi penyaluran dana Hibah aspirasi melanggar wewenang dan merugikan negara maka puluhan PAW menanti DPRD Prov Sumsel. Masyarakat sangat berharap tindak lanjut pemeriksaan KPK menyangkut dana aspirasi tersebut wujud supremasi hukum. Berikut daftar penerima hibah DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

    Sumber: (Ferry/Boni/Amrizal Ar/BPK-RI)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com