• Akankah Kejagung Gagal Ungkap Keterlibatan Petinggi Sumsel Korupsi Hibah Dan Bansos

    0
    amrizal aroni berpose sejenak di pos penjagaan usai melaporkan alex noerdin di bareskrim mabes polri

    amrizal aroni berpose sejenak di pos penjagaan usai melaporkan alex noerdin di bareskrim mabes polri

    Pada tanggal 1 Juli 2013 Herman Deru Maphilinda Boer mengajukan bukti tambahan gugatan Pilkada Gubernur Sumatera Selatan. Dimana diantaranya ada dua bukti tambahan yaitu Copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.306/KPTS/BPKAD-II/2013 tentang daftar penerima Hibah dan Bansos Sumsel dan Copy Pergub No.53 tahun 2012 tentang APBD Sumsel 2013.

    Gugatan tersebut di kabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Pemungutan Suara Ulang di beberapa lokasi. Dengan hasil kemenangan tergugat pada Pemlihan Suara ulang tersebut dan penetapan pasangan Alek Noerdin dan Isak Meki menjadi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera selatan.

    Seiring dengan waktu pada tanggal 14 Juni 2014 BPK RI mengeluarkan LHP terhadap APBD Sumsel No. 32.C/LHP/VIII.PLG/06/2014 dimana dijelaskan Realisasi Belanja Hibah Sebesar Rp 821.939.561.916,00 Belum Dipertanggungjawabkan.

    Berkaitan dengan gugatan Deru – Maphilinda yang telah dikabulkan sebagian  dan diputuskan oleh MK keputusan tersebut merupakan Final dan Mengikat, keputusan disampaikan kepihak penegak hukum untuk ditindaklanjuti kalau ada unsur tindak pidana korupsi ke KPK, Mabes Polri dan Kejaksaan Agung dan adanya alat bukti tambahan LHP BPK RI   mengenai temuan pada APBD Sumsel tahun 2013 maka Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan yang di mulai pada bulan Oktober 2014.

    Penyelidikan yang berlangsung hingga 2015 ditingkatan menjadi penyidikan pada bulan September 2015 hingga penetapan tersangka juni 2016.  “Laonma telah terbukti bersalah dalam kasus dugaan korupsi dana hibah di Sumsel,”  kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Selasa (31/5/2016).

    Kedua tersangka diduga terlibat dalam kasus korupsi Anggaran Daerah pada 2013 yang merugikan negara Rp.2,38 miliar. “Sejak perencanaan, penyaluran, penggunaan dan pertanggung-jawaban dana Hibah serta Bansos dilakukan tanpa melalui Proses Evaluasi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sehingga diduga terjadi penggunaan dana fiktif yang tidak sesuai peruntukan,” lanjut Amir (Kapuspenkum Kejagung).

    Namun sayangnya Penyidik kejaksaan Agung di senyalir terlihat kurang memahami prosedur penyaluran Dana Hibah dan Bansos Prov. Sumsel tersebut sehingga penyelidikan dan penyidikan memakan waktu hingga lebih dari 2 tahun.

    Seharusnya penyidik Kejaksaan Agung  meneliti secara Profesional untuk  mencari kesalahan atau pelanggaran di dalam  prosedur perundang – undangan tentang penyaluran dana hibah dan bansos jika ada keterlibatan Gubernur Sumatera Selatan .

    Semua penerima hibah wajib di Verifikasi kelengkapan Administrasi dan Persyaratan penerima Hibah sesuai Permendagri No. 32 tahun 2011 dan bila ada penerima hibah yang tidak di Verifikasi maka terjadi pelanggaran wewenang oleh penyelenggara Negara yang berpotensi merugikan Negara.

    Kemudian yang berwenang memfasilitasi, memverifikasi dan mengajukan profosal penerima dana hibah ke pemerintah daerah adalah Kesbangpol dan Linmas karena persyaratan penerima hibah harus terdaftar di Kesbangpol dan Linmas. Bila ada verifikasi selain KesbangPol maka verifikasi tersebut tidak sah.

    Untuk para calon penerima hibah harus mengajukan proposal bantuan pada tahun sebelumnya, jadi apabila  ada penerima hibah tanpa mengajukan proposal di tahun sebelumnya maka hibah tersebut melanggar Permendagri No. 32 tahun 2011.

    BPKAD menerima usulan penerima hibah yang telah di verifikasi dan memenuhi syarat dari Kesbangpol dan Linmas  kemudian menyesuaikan nilai proposal tersebut sesuai dengan alokasi anggaran kemudian di ajukan ke gubernur untuk di setujui dan di keluarkan SK Persetujuan.

    Gubernur selanjutnya menerbitkan SK persetujuan nama – nama penerima hibah dan nilai besaran proposal yang telah di revisi ke Kesbangpol dan Linmas /BPKAD dan mendelegasikan penanda tanganan NPHD (Nota Perjanjian Hibah Daerah) ke SKPD terkait.

    Adanya Setiap penerima hibah harus menandatangani NPHD (Nota Perjanjian Hibah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 13 pada: a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.

    Dan b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai: (1) Pemberi dan penerima hibah; (2) Tujuan pemberian hibah; (3) Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima; (4) Hak dan kewajiban; (5) Tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan (6) Tata cara pelaporan hibah ) serta Fakta Integritas dengan pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur atau di kuasakan gubernur ke SKPD (Dinas) terkait untuk pencairan dana proposal ke rekening penerima hibah.

    LSM, Ormas dan Organisasi Nirlaba hanya berhak menerima hibah 1 X dalam 3 tahun  Penerima hibah bertanggung jawab terhadap penggunaan dana hibah sehingga bila ada penggunaan dana hibah diluar ketentuan dan profosal maka hal tersebut dapat dianggap penggelapan uang Negara.

    Wartawan dan perusahaan media tidak berhak menerima bantuan Hibah karena ada jalur tersendiri yaitu Advetorial pemberitaan.

    Dalam tahun 2013 Hanya 428 LSM, Ormas dan Organisasi Nirlaba yang di Verifikasi oleh Kesbangpol  Linmas Sumsel dengan alokasi dana hibah Rp 35 milyar dari Rp. 2,1 trilyun dana hibah yang di alokasikan.

    Hibah Aspirasi DPRD Sumsel sebesar Rp. 114 milyar disinyalir melanggar Permendagri No. 32 tahun 2011 karena tidak di Verifikasi oleh Kesbangpol  dan Linmas Sumsel dan tidak ada pengajuan proposal pada tahun sebelumnya.

    Penambahan dana hibah sebesar Rp. 700 milyar pada tahun 2013 dapat di kategorikan pelanggaran wewenang oleh pengambil kebijakan karena diduga melanggar prosedur per undang – undangan .

    Tanpa pengajuan proposal tahun sebelumnya dan disinyalir tanpa verifikasi administrasi dan kelengkapan data penerima hibah atau menurut Arminsyah (Jampidsus) penggunaan anggaran di luar APBD Sumsel.

    Dari masalah tersebut diatas sangat jelas di dalam LHP BPK RI Prov Sumsel tahun 2013 di nyatakan masalah tersebut mengakibatkan ada potensi merugikan keuangan  daerah, dikarenakan BPKAD Prov. Sumsel kurang melakukan pengawasan atas penggunaan dana hibah kepada pengguna hibah, dan penerima hibah lalai dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah yang di terimanya.

    Dan juga perlu di ketahui di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.

    Kemudian dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan Kepala SKPD terkait.

    (Boni/Fery/Amrizal/Dbs/Net)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com