• Waskita Harus Ganti Rugi Satu JPO Rp 3 Milyar

    0
    jpo

    Waskita Harus Ganti Rugi Satu JPO Rp 3 Milyar

    Palembang, jurnalsumatra.com-Ada beberapa pihak yang diketahui ingin meraup keuntungan dari pembangunan Light Rail Transit (LRT), seperti yang diketahui salah satuhnya melalui ganti rugi pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).

    Jurnalsumatra.com berhasil menghimpun, ada beberapa pemilik JPO seperti yang diketahui mengajukan permintaan ganti rugi pembongkaran, yang untuk satu JPO yang terkena dampak pembangunan kereta ringan, mencapai sekitar Rp. 3 Milyar.

    Pembangunan LRT yang ditargetkan selesai sebelum gelaran Asian Games di Agustus 2018 sudah dimulai, akan menjadi terhambat pembangunannya, yang diakibatkan persoalan ganti rugi terhadap Sembilan JPO karena belum selesai.

    Seperti diakui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Palembang M Zulfan kepada jurnalsumatra.com mengatakan “Memang ada yang meminta ganti rugi terhadap pembongkaran JPO” jelasnya.

    Dikatakannya, untuk JPO milik Pemkot Palembang, pihaknya menyerahkan semuanya kepada Dinas Tata Kota (Distakot) Palembang dan pihak advertaising yang memiliki reklame diatas JPO. “Semua ganti rugi akan ditanggung Waskita Karya, termasuk ganti rugi advertaising yang masih memiliki kontrak yang cukup lama,” bebernya.

    “Mengenai besaran kompensasi penggantian rugi tersebut secara pasti saya tidak mengetahui nya, karena untuk urusan itu merupakaan hak dari pemilik advertising dan pemilik JPO” ungkap Zulfan yang menurutnya, pergantian hanya diperuntukkan bagi JPO yang memiliki reklame yang mana hal itu sudah disosialisasikan Distako Palembang.

    “Permintaan pihak advertising itu langsung ke Waskita yang ganti, Pemkot hanya memfasilitasi untuk mencari lokasi pemindahan JPO beserta reklamenya,” terangnya.

    Lebih lanjut dikatakannya, Pemkot Palembang memiliki delapan JPO dari sembilan JPO yang akan terkena imbas pembangunan LRT. Dimana, satu JPO yang berada di Jl Kolonel H Burlian KM 6,5 merupakan milik swasta. “Punya kita hanya delapan, satu yang di KM 6,5 milik swasta,” pungkasnya.

    Sementara itu, Sekretaris Distakot Palembang Hasmi Lakoni membenarkan jika nilai ganti rugi untuk bangunan jembatan serta reklame besar di atasnya, diajukan sekitar Rp 3 Miliar. “Secara keseluruhan, nilai ganti rugi untuk bangunan jembatan serta reklame besar di atasnya, diajukan sekitar Rp 3 Miliar. Dan itu sudah diajukan JPO yang berada di Jl Kolonel H Burlian KM 6,5 yang belum termasuk aset Pemkot Palembang,” jelasnya.

    Menurut Asmi, besaran nilai ganti rugi merupakan kisaran yang diajukan oleh pemilik JPO dan advertising. Karena Distakot hanya membantu untuk pendampingan pengitungan luas area. “Seluruh nilai ganti rugi itu dikembalikan ke advertising atau pemilik jembatan jika belum masuk aset Pemkot,” pungkasnya. (eddie)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com