• Sultra Raih WTP Untuk Ketiga Kali

    0

            Kendari, jurnalsumatra.com – Sulawesi Tenggara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan tahun anggaran 2015 untuk ketiga kalinya sejak 2013 dan 2014.
    Penghargaan WTP atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Sultra diserahkan Inspektur Utama BPK RI Mahendro Sumardjo kepada Gubernur Sultra Nur Alam dalam sidang rapat paripurna istimewa DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Sultra H Abdurrahman Saleh di Kendari, Jumat.
    Mahendro Sumardjo mengatakan, BPK telah memeriksa laporan keuangan pemerintah provinsi yang meliputi tiga hsl, yakni pertama, pendapatan dengan realisasi sebesar Rp2,471 triliun dari anggaran  sebesar Rp2,343 triliun.
    Kedua, belanja dan transfer dengan realisasi sebesar Rp2,349 triliun dari anggaran sebesar Rp2,665 triliun, kemudian yang ketiga total aktiva dan pasiva sebesar Rp7,545 triliun.
    Berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2015 mengalami kenaikan 12,87 persen dari belanja dan transfer mengalami kenaikan 12,45 persen dibanding dengan tahun anggaran 2014.
    Sesuai dengan pasal 16 ayat (1) UU Nomor 15/2004, pemberian opini LKPD didasarkan pada empat kriteria penilaian, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan  terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

            “Berdasarkan empat kriteria tersebut di atas dan pemeriksaan BPK telah dilakukan sesuai dengan SPKN, maka BPK menyimpulkan bahwa opini atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sultra tahun anggaran 2015 adalah  Wajar Tanpa Pengecualian,” ujarnya.
    Namun demikian, lanjut Mahendro, meski capaian LHP Sultra telah tiga kali tetapi masih menemukan beberapa permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian pemerintah diantaranya penatausahaan kas pemerintah belum optimal.
    Selain itu, penyajian piutang dan penyisihan piutang di neraca serta dan beban penyisihan piutang tidak sesuai ketentuan, pengelolaan persediaan belum optimal.
    Selain itu, pengelolaan aset tetap dan aset lainnya belum optimal serta penyusunan LKPD berbasis akrual  pemerintah Sultra tahun anggaran 2015 juga belum optimal.
    Karena itu, hasil LHP ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pimpinan dan anggota dewan dalam rangka melaksanakan fungsinya, yaitu anggaran, legislasi dan pengawasan baik untuk pembahasan raperda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 dan pembahasan penetapan perubahan APBD  tahun anggaran 2016,” ujaranya.
    Gubernur Sultra Nur Alam bangga dan berterimakasih kepada BPK yang kembali memberi opini WTP atas LHP keuangan pemerintah provinsi tahun anggaran 2015 untuk ketiga kalinya.
    Ia mengatakan, capaian WTP berturut-turut selama tiga tahun di masa kepemimpinannya adalah kerja keras oleh semua pihak terutama DPRD yang benar-benar telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com