• SKPD Mataram Diminta Percepat Kegiatan Fisik

    0

    Mataram, jurnalsumatra.com – Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana meminta satuan kerja perangkat daerah melakukan percepatan terhadap berbagai proyek fisik agar tidak dikebut pada akhir tahun.
    “Ini sudah masuk di penghujung triwula kedua, sementara beberapa proyek fisik belum ditender, karena itu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang memiliki program fisik segera melakukan percepatan,” katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat.
    Pernyataan itu dikemukakannya menanggapi masih banyaknya proyek fisik yang belum ditender. Hingga saat ini proyek fisik yang belum ditender mencapai sekitar Rp143 miliar dari 59 proyek.
    Wakil wali kota tidak ingin proyek-proyek tersebut dikerjakan di akhir tahun sehingga menimbulkan kesulitan penyelesaian dan pengawasan baik untuk administrasi maupun pengerjakan fisiknya.
    Biasanya, katanya, kegiatan yang dilakukan secara terburu-buru bisa menimbulkan kesalahan dalam administrasi dan bisa berakibat fatal.
    “Saya tidak mau hal itu terjadi, karenanya SKPD harus melakukan percepatan,” katanya lagi.
    Ia mengakui, keterlambatan pelaksanaan tender program fisik ini salah satunya disebabkan adanya rasionalisasi dana alokasi khusus (DAK) secara nasional.
    Rasionalisasi itu, katanya, cukup menyita waktu karena SKPD harus melakukan revisi terhadap program-program kegiatan mereka sehingga hal itu mempengaruhi kegiatan yang sudah direncanakan.
    “Apalagi, dalam revisi itu ditekankan agar pengurangan DAK tidak boleh melakukan pengurangan kualitas,” katanya menambahkan.
    Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram Yance Hendra Dirra sebelumnya menyebutkan, total DAK Kota Mataram tahun ini sebesar Rp143 miliar lebih, namun dikembalikan 10 persen.
    Pengembalian itu sesuai dengan sesuai dengan surat edaran dari Menteri Keuangan Nomor:SE-10/MK.07/2016 tentang Pengurangan/Pemotongan Dana Alokasi Khusus Fisik Secara Mandiri Tahun Anggaran 2016.
    Sejauh ini dampak dari pengurangan DAK tersebut hanya berkurang pada belanja modal saja, dan belum berdampak pada proses pelaksanaan kegiatan fisik.
    Hal itu karena hampir semua SKPD penerima DAK seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan serta  Badan Lingkungan Hidup belum melaksanakan kegiatan.
    “Kalaupun DAK sudah berjalan sampai ke proses tender, diberikan kebijakan untuk tidak dilakukan pengurangan. Jadi DAK yang dikurangi adalah DAK yang belum masuk proses tender,” kata Yance.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com