• PNS Jabar Terima Parsel Wajib Lapor KPK

    0

        Bandung, jurnalsumatra.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan tegas melarang seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di daerah itu menerima hadiah lebaran atau parsel dan jika ada yang menerima hadiah dalam bentuk apapun harus segera melaporkannya kepada KPK.
    Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan atau Aher dalam keterangan persnya, Rabu, menyebutkan hal itu dilakukan untuk menghindari adanya penyalahgunaan fungsi dan kewenangan jabatan penyelenggara negara.
    “Namun, apabila dalam keadaan tertentu terpaksa menerima gratifikasi maka yang bersangkutan wajib melaporkan kepada KPK dalam 30 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi tersebut,” kata Aher.
    Ia menegaskan pengganti hadiah lebaran atau parsel yang paling baik adalah bonus Tunjangan Hari Raya (THR) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (APN) yang telah diterima oleh PNS Pemprov pada Senin (27/6).
    “Pengganti dari hadiah parcel adalah gaji ke-13, ke-14, itu sudah paling baik dari hadiah parsel,” kata dia.

        Menurut dia, momentum pemberian hadiah lebaran tersebut tidak boleh terjadi di wilayahnya dan hal itu untuk menghindari adanya penyalahgunaan fungsi dan kewenangan jabatan penyelenggara negara.
    Sementara itu Kepala Biro Humas Protokol dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat  Sonny S. Adisudarma menambahkan bahwa pelarangan PNS menerima hadiah lebaran atau parsel merupakan wujud dari komitmen Pemprov Jabar dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional.
    “Kami sangat menyadari menerima parsel dapat dikategorikan sebagai menerima gratifikasi dan itu jelas-jelas melanggar UU tipikor,” ujar Sonny.
    Sebelumnya, Plh Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yuyuk Andriati Iskak menyatakan pada siaran pers KPK Senin (24/6), pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya memiliki risiko sanksi pidana.
    Hal itu berdasar Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com