• Pemprov Libatkan Pemkab Evaluasi Kinerja Penyuluh Bahasa

    0

          Denpasar, jurnalsumatra.com – Pemerintah Provinsi Bali akan melibatkan sembilan pemerintah kabupaten/kota di daerah itu untuk memonitor dan mengevaluasi terhadap kinerja para penyuluh bahasa Bali yang bertugas mulai 1 Juli 2016.
    “Nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah kabupaten/kota sudah dibahas di tingkat provinsi, kemudian pada hari Kamis (9/6) kami undang mereka untuk memfinalkan draf MoU,” kata Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Dewa Putu Beratha di Denpasar, Selasa.
    Menurut dia, dalam rancangan MoU juga diatur kewajiban pemerintah kabupaten/kota terkait dengan dukungannya untuk melakukan pembinaan di bidang bahasa, aksara, dan sastra Bali karena tugas pembinaan tersebut tidak semata-mata menjadi tugas pemerintah provinsi.
    “Para penyuluh bahasa Bali akan ditempatkan di 716 desa dan kelurahan karena desa dan kelurahan merupakan otonomi kabupaten/kota sehingga MoU ini diperlukan antara Pemprov Bali dan pemkab/pemkot terkait dengan penempatan mereka,” ucapnya di sela-sela memberikan pengarahan terhadap 716 calon penyuluh bahasa Bali dan penyerahan kelengkapan administrasi tersebut.

           Dewa Beratha mengharapkan para penyuluh bahasa Bali ketiga bertugas dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masing-masing desa dan kelurahan, tidak saja pembinaan terhadap bahasa, aksara, dan sastra Bali, tetapi dukungan terhadap pembangunan kebudayaan secara umum dan bisa juga membantu urusan administrasi di desa.
    Di sisi lain, pihaknya menargetkan semua payung hukum terkait dengan tenaga kontrak penyuluh bahasa Bali yang direkrut pemprov setempat dapat dirampungkan pada bulan Juni ini.
    Di samping MoU dengan kabupaten/kota, juga Surat Keputusan Gubernur Bali tentang penetapan dan penempatan mereka di masing-masing desa.
    “Tentu perjanjian kerja juga harus diselesaikan Juni sehingga awal Juli 2016 sudah bisa diberikan surat pengantar untuk terjun ke desa/kelurahan,” ucapnya.
    Dalam kesempatan itu, calon penyuluh bahasa Bali mengumpulkan kelengkapan administrasi untuk kepentingan penandatanganan kerja sama kontrak dan juga persyaratan untuk diikutkan dalam BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
    “Yang tidak hadir sekarang, masih diberikan kesempatan sampai selambat-lambatnya minggu ketiga Juni,” kata Dewa Beratha.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com