• PEMKOT Mataram Segera Bahas Rekomendasi BPK

    0

    Mataram, jurnalsumatra.com DPRD bersama Pemerintah Kota Mataram segera membahas rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Nusa Tenggara Barat terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015.
    “Pembahasan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kami rencanakan dilaksanakan Senin (6/6) sekitar pukul 10.00 WITA,” kata Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi di Mataram, Kamis.
    Dikatakannya, pembahasan rekomendasi BPK harus segera dilaksanakan setelah predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) berhasil diraih Kota Mataram untuk kedua kalinya pada Selasa (31/5), agar rekomendasi itu bisa ditindaklanjuti.
    Oleh karena

    itu, kata politisi dari Partai Golkar ini, eksekutif hendaknya segera membentuk tim untuk menindaklanjuti catatan-catatan serta rekomendasi yang diberikan BPK secara efektif.
    Dengan adanya tim khusus yang menindaklanjuti rekomendasi BPK itu, katanya, tim bisa lebih fokus melakukan koordinasi, komunikasi serta pendampingan terhadap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terkait dengan rekomendasi BPK.
    “Kita akui, jika dibandingkan dengan hasil pemeriksaan LKPD tahun 2014, LKPD 2015 program kerjanya lebih baik,” katanya.
    Meskipun beberapa catatan yang diberikan BPK memang cukup banyak, antara lain tentang kerugian daerah, namun secara kumulatif angkanya menurun karena adanya langkah progresif untuk menyelesaikan kerugian daerah.
    “Secara kumulatif kerugian daerah yang masih tertunda sekitar Rp721 juta, dengan kasus yang bervariasi bahkan sudah ada tindak lanjut sekitar Rp143 juta,” katanya.
    Kerugian daerah, katanya, terjadi karena beberapa faktor salah satunya kelebihan membayar, termasuk untuk pembayaran denda proyek fisik yang melampaui batas waktu kontrak.
    “Misalnya barang yang harus dibayar harganya Rp100 ribu tetapi dibayar Rp150 ribu, namun dari jumlah itu sudah ada yang dikembalikan sekitar Rp118 juta,” katanya.
    Selain itu, catatan lainnya dari BPK yang juga harus ditindaklanjuti adalah masalah aset, yang hingga saat ini sistem pelaporan dan pencatatan aset belum didukung oleh data yang baik.
    Apalagi penerapan sistem pelaporan aset yang berbasis akrual  menuntut peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah, selain profesional dalam penguasaan akutansi juga harus ahli di bidang ilmu teknologi.
    “Karena itulah, rekomendasi BPK ini harus segera kita bahas dan eksekutif dapat segera menindaklanjuti sesuai dengan program masing-masing,” katanya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com