• PEMKOT Kupang Ajukan Keberatan Penerapan Rasionalisasi PNS

    0

    Kupang, jurnalsumatra.com – Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, segera mengajukan keberatan terkait dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk merasionalisasi 1.000.000 pegawai negeri sipil.
    “Kebijakan ini sangat merugikan Pemerintah Kota Kupang karena setiap waktu ada terjadi pengurangan PNS karena pensiun. Hal ini harus diisi untuk kepentingan pelaksanaan roda pemerintahan,” kata Wali Kota Kupang Jonas Salean kepada Antara di Kupang, Selasa.
    Ia mengatakan bahwa pihaknya akan mengajukan keberatan tersebut kepada Presiden pada bulan depan atau pada saat pertemuan dengan Kepala Negara. “Keberatan harus kami sampaikan agar bisa dipertimbangkan,” katanya.
    Mantan Sekretaris Daerah Kota Kupang itu mengaku saat ini mengalami kekurangan pegawai hingga 150 orang. Hal itu terjadi karena sejumlah PNS memasuki masa pensiun.
    Tentunya pengurangan karena pensiun ini, kata Jonas, akan terus terjadi sepanjang waktu dan berakibat kepada berkurangnya tenaga PNS di sejumlah dinas dan bagian. “Kalau tidak diisi lagi dengan tenaga baru, saya sangat khawatir akan perjalanan roda pemerintahan,” kata Jonas.
    Menurut Jonas, kebijakan pengurangan PNS itu tentunya memiliki landasan positif dari pemerintah. Meski demikian, harus memperttimbangkan kondisi dan kebutuhan daerah.
    Dalam konteks itulah Jonas mengatakan bahwa kebijakan rasionalisasi PNS itu tidak lantas penerapannya secara menyeluruh di seluruh daerah. Akan tetapi, mesti mempertimbangkan kondisi dan situasi daerah.
    “Kalau dilakukan menyeluruh seperti ini, saya sangat yakin akan ada banyak daerah yang dirugikan, seperti halnya Kota Kupang ini,” katanya.
    Jonas mengaku sudah mendorong Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kota Kupang untuk menghasilkan satu rekomendasi peninjauan atas kebijakan rasionalisasi pegawai itu. Hal ini penting untuk kepentingan keberlanjutan pelaksanaan roda pemerintahan di daerah ini.
    “Jujur secara kelembagaan Pemerintah Kota Kupang masih sangat membutuhkan pegawai untuk melaksanakan sejumlah tugas pelayanan kemasyarakatn untuk kesejahteraan warga,” kata Jonas.
    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi meminta seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk memahami rencana rasionalisasi PNS secara rasional, bukan emosional.
    Menurut dia, rasionalisasi atau pengurangan jumlah PNS untuk menekan belanja pemerintah dengan target pengurangan 1.000.000 PNS hingga 2019.
    Menteri Yuddy mengatakan bahwa saat ini ada 244 kabupaten/kota yang komposisi belanja aparatur pada APBD-nya di atas 50 persen. Hal tersebut merupakan fenomena pemerintahan yang kurang rasional, harusnya sebagian besar APBD dialokasikan untuk belanja publik.
    “Oleh karena itu, harus ada rasionalisasi pegawai. Diawali audit organisasi, dilanjutkan pemetaan pegawai, serta nantinya berujung pada pengurangan pegawai secara proporsional sesuai dengan kondisi objektif masing-masing,” katanya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com