• Pemerintah Harus Jamin Tanah Adat Papua

    0

    Jayapura, jurnalsumatra.com – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memberikan jaminan bagi tanah adat di Bumi Cenderawasih dalam bentuk legitimasi (pengesahan).
    Anggota DPR RI Komisi II Dapil Papua Komaruddin Watubun di Jayapura, Jumat, mengatakan, berdasarkan pantauannya, rakyat Maluku dan Papua tidak bisa berbisnis sehingga yang menjadi harapan satu-satunya hanya pada tanah.
    “Namun dengan kehadiran perusahaan-perusahaan besar di wilayahnya masing-masing, maka dalam waktu dekat bisa saja tergusur dari tanahnya sendiri,” katanya.
    Menurut Komaruddin, dalam sebuah negara terdapat tiga hal yaitu tanah, rakyat dan pemerintah, di mana hal yang diributkan banyak orang pun adalah tanah.
    “Pasalnya, dalam tanah tersimpan sumber daya alam sehingga perang di mana-mana dari waktu ke waktu hanya karena urusan tanah, demikian juga di Papua,” ujarnya.
    Dia menjelaskan untuk itu tanah menjadi satu catatan penting yang harus dipikirkan ke depannya, sehingga perlu dibahas bagaimana tanah-tanah masyarakat harus mendapat legitimasi agar menjadi jaminan kehidupan ke depannya.
    “Terutama khususnya bagi kepala-kepala suku di Papua yang memiliki berhektare-hektare tanah, jangan hanya memiliki satu sertifikat, namun harus lebih,” katanya lagi.
    Dia menambahkan, jika sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan telah menyerahkan 3.000 sertifikat, maka ke depannya jika kembali lagi harus 10 ribu sertifikat.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com