• Pembatalan 3.143 Perda Alarm Buat Regulator Daerah

    0

        Kupang, jurnalsumatra.com – Pembatalan 3.143 Peraturan Daerah di seluruh Indonesia oleh Kementerian Dalam Negeri merupakan sebuah alarm bagi para pembuat aturan (regulator) daerah untuk lebih cermat merumuskan regulasi yang mampu mendukung arah dan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
    Pengamat hukum dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Karolus Kopong Medan SH.MHum kepada Antara di Kupang, Selasa, mengatakan pencabutan perda-perda tersebut, karena bertentangan dengan kepentingan bangsa yang lebih besar.
    “Harus diakui bahwa saat ini ada banyak perda di tingkat provinsi dan kabuaten/kota yang tidak sejalan dengan visi dan misi besar yang diemban oleh pemerintahan Joko Widodo,” kata mantan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Undana Kupang itu.
    Pembatalan ribuan Perda tersebut termasuk 75 Perda-Perda di kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
    Menurut dia, jika Perda-Perda tersebut dipertahankan, maka dikhawatirkan akan menghambat visi dan misi besar dalam meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian daerah.
    Ia menyebutkan, untuk Kota Kupang Perda-Perda yang dibatalkan, Perda No 9 tahun 2009 tentang retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, Perda No 14 tahun 2003 tentang retribusi pemberian izin pemakan dan penyaluran hasil hutan, hasil hutan ikutan, tumbuhan, dan satwa liar.

        Kemudian Perda No 15 tahun 2003 tentang izin pengelolaan air bawah tanah, Perda No 6 tahun 2004 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atas permainan golf, dan Perda No 5 tahun 2014 tentang pembebasan biaya pengurusan dan pembuatan dokumen kependudukan.
    “Perda-perda tersebut dicabut karena dinilai bermasalah dan tumpang tindih dengan peraturan lain di atasnya, meskipun berdampak pada turunnya pendapatan asli daerah (PAD),” katanya.
    Artinya ke depan, lanjut dia, salah satu program besar Presiden Joko Widodo berkaitan dengan tol laut dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia harus didukung dengan regulasi-regulasi yang dibuat di daerah-daerah.
    Menurut Kopong Medan, banyaknya Perda yang dibatalkan juga dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan pengujiannya kepada Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk menguji peraturan di bawah Undang-Undang.
    “Yang jelas indikator yang digunakan oleh MA apakah peraturan yang dimohonkan untuk diuji materilnya bertentang dengan HAM dan prinsip-prinsip kontitusional atau tidak,” kata dosen Fakultas Hukum Undana itu.
    Menurut Dr Kopong Kopong, pembatalan ribuan Perda tersebut menjadi peringatan serius bagi regulator daerah agar memahami dengan baik visi dan misi pemerintah pusat sebelum membuat Perda.
    “Pihak legislator dan pemerintah daerah perlu pahami secara baik visi dan misi baru yang dikembangkan oleh pemerintah pusat agar regulasi daerah yang dibuat tidak salah sasaran dan kontraproduktif,” demikian Karolus Kopong Medan.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com