• OMBUDSMAN Terima 73 Laporan Pengaduan Sampai Mei

    0

    Ambon, jurnalsumatra.com – Ombudsman Provinsi Maluku menerima laporan kasus pengaduan masyarakat yang masuk sampai dengan Mei 2016 sebanyak 73 kasus, 60 persen sudah diselesaikan.
    Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Maluku Elia Radianto, di Ambon, Jumat mengatakan instansi terlapor yang paling banyak adalah pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi, menduduki urutan pertama,
    Sedangkan urutan kedua BPN, ketiga BUMN dalam hal ini Perbankan dan PLN, keempat Kepolisian  serta Perguruan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Pengadilan tinggi.
    “Laporan yang disampaikan masyarakat macam-macam, yakni penyimpangan prosedur, penundaan berlarut dan lainnya,” kata Elia, di Ambon, Jumat.
    Ia memberi contoh masyarakat hendak mengurus masalah tanah di kantor BPN, itu berkali-kali datang tetapi ditunda berbulan-bulan bahkan sampai setahun tidak selesai, ini dilaporkan ke Ombudsman.
    “Laporan yang paling banyak dari Kota Ambon, yakni kasus mall up administrasi, ini terkait penyimpangan prosedur, penundaan berlarut dan pemungutan sejumlah uang atau pungli (pungutan liar),” kata Elia.
    Ia juga memberi contoh kasus membayar retribusi ijin, itu melampaui dari tarif yang tetapkan, bisa mencapai Rp1 juta, karena masyarakat merasa dirugikan, dilaporkan ke Ombudsman, karena tarif yang dibayar tidak sesuai dengan aturan.
    Sementara itu, pada kesempatan yang sama anggota  Ombudsman Pusat, Ninik Rahayu mengungkapkan bahwa secara nasional laporan yang masuk secara langsung sampaik Mei 2016, sebanyak 39.000 kasus dan tembusan melalui surat mencapai 788 kasus.
    “39.000 kasus  adalah angka terbesar sepanjang periode kepemimpinan di Ombusmen. Angka sebesar itu bisanya sampai bulan September-Oktober tahun berjalan, tetapi sampai bulan Mei laporan pengaduan mencapai puluhan ribu. Ini artinya masyarakat semakin terbuka dan mengetahui hak-haknya. Karena itu, diharapkan kepada pemerintah dan aparatur penegak hukum dapat memberikan respon yang cepat terhadap pengaduan masyarakat tidak berlarut-larut,” kata Ninik.
    Menurut dia, dalam pertemuan dengan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, disampaikan bahwa bentuk pungli yang terjadi karena masih adanya implikasi perubahan kebijakan dan belum berubahnya cara berpikir aparatur menjadi birokrat pelayan.
    “Kita selalu menganggap birokrat itu bukan pelayan, sehingga ketika menjadi pelayan masyarakat butuh prosedur yang dihormati,” katanya.
    Perubahan aparatur menjadi birokrat pelayanan, kata Ninik dalam hal pengurusan gratis KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Akte Kematian, termasuk pendaftaran masuk sekolah juga gratis.
    Ketika ini semua gratis, sementara pola yang lama membayar, tetapi sekarang meskipun tidak membayar tetapi menyuap untuk mempercepat urusan tersebut tetap dilakukan.
    “Menyuap ini akibat dari sistem yang tidak transparan, sehingga tidak mudah dibaca oleh masyarakat. Kadang-kadang waktu pengurusan hanya satu hari tetapi bisa lima sampai tujuh bahkan bisa 12 hari.  Ini anefesien administrasi sehingga pelayanan publik sangat rendah dan yang terjadi korupsi. Pemberian termasuk korupsi sekecil berapa pun nilainya,” ujarnya.
    Menurut Ninik, beberapa minggu yang lalu Ombusmen pusat merilis hasil temuan investigasi di Makamah Agung (MA) RI. Setidaknya ada tiga model di MA, yang pertama penundaan berlarut, eksekusi, dan tindaklanjut laporan.
    “Ketiga model ini dari hasil investigasi yang kita lakukan, memang mengarah adanya politik uang, karena ada prosedur yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya,  ada permintaan uang, karena  orang mendaftar untuk menerukan perkara bisa dengan harga yang berbeda-beda,” katanya
    Karena ketika ini disampaikan ke MA, kata Ninik responnya beragam. MA mengatakan bahwa itu oknum, tetapi kalau oknum melakukan berulang-ulang, itu berarti ada sistem yang salah dalam lembaga peradilan di negara ini, karena kalau aturan atau SOP dijalankan dengan baik dan benar pasti tidak ada terjadi seperti yang ramaikan diserotkan saat ini.
    “Jadi, ada sistem yang salah, karena yang dilaporkan ke Ombudsman adalah masalah yang sama dan terus menerus dilakukan, seperti penundaan berlarut-larut,” katanya.
    Bahkan, ini ditemukan ada orang yang dihukum satu tahun, ternyata ketika dia mau keluar ada putusan lagi dihukum empat tahun, sehingga dia harus menjalani lagi hukuman empat tahun, ini satu kesalahan yang luar biasa dan  kasus Ombudsman akan bongkarnya,” tambahnya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com