• KPU Kupang Tunggu Petunjuk Pelaksana UU PILKADA

    0

    Kupang, jurnalsumatra.com – Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang masih menunggu petunjuk pelaksana Undang-undang pemilihan kepala daerah yang baru untuk memulai tahapan pelaksanaan pilkada   di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur itu.
    “Sampai saat ini kami masih menggunakan Peraturan KPU ebagai dasar pelaksanaan tahapan yang sedang dilakukan di Kota Kupang,” kata juru bicara KPU Kota Kupang Lodowyk Frederik di Kupang, Sabtu.
    Menurut dia, meski sudah ada Undang-undang baru terkait Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) namun belum bisa dilaksanakan di daerah termasuk di Kota Kupang yang sedang melaksanakan sejumlah tahapan, karena masih menanti petunjuk pelaksananya melalui PKPU RI.
    Meski demikian, kata dia, Undang-undang yang baru itu tidak mengganggu sejumlah tahapan yang sudah dilakukan hingga saat ini, terkait persiapan pelaksanaan pilkada serentak 2017 mendatang di daerah itu.
    Dia mengatakan, terdapat sejumlah perubahan namun tidak signifikan antara aturan yang lama dan aturan baru yang akan diimplementasi pada tahapan lanjutan.
    Sebagai contoh, terkait seleksi tenaga ‘ad hoc’ KPU seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di setiap tempat pemungutan suara (TPS).
    Implementasi peraturan yang lama, seluruh panitia ad hoc di setiap tingkatannya memiliki standar proses rekrut yang berbeda.
    Misalnya untuk seleksi anggota PPK dilakukan dengan seleksi terbuka melalui ujian tertulis dan wawancara. “Dalam implementasi undang-undang baru nanti, masih berlakukan pola yang sama,” katanya.
    Sedangkan untuk PPS dan KPPS sebelumnmya hanya dengan penujukan secara berjenjang, namun untuk implementasi peraturan yang baru nanti, harus menempuh uji terbuka melalui tes tertulis dan wawancara terbuka oleh paniti penguji. “Tidak lagi seperti dulu yang hanya ditunjuk saja secara berjenjang,” katanya.
    Hal lainnya yang juga sedikit berubah yaitu soal syarat dukungan paket perseorangan, yang nantinya akan lebih ketat dengan mengharuskan dukungan menggunakan KTP elektronik, kartu keluarga atau keterangan domisili.
    Terhadap dukungan yang menggunakan keterangan domisili, KPU hanya bisa menerima surat keterangan domisili itu dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tidak seperti peraturan lama dikeluarkan oleh kelurahan atau desa.
    Keterangan ini dikeluarkan jika yang bersangkutan sudah mendiami satu daerah minimal satu tahun. “Sebelumnya hanya enam bulan domisili sudah bisa dapat keterangan domisili dari kelurahan atau desa,” katanya.
    Meski sudah mengantongi keterangan domisili dari Dinas Kependudukan, tetapi jika yang bersangkutan (pendukung) itu tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) pemiliu terakhir, maka dukungannya akan digugurkan.
    Untuk hal ini memang dinilai sangat rumit dan akan membuat para peserta calon perseorangan bekerja lebih keras mengumpulkan dukungan memenuhi jumlah minimal syarat dukungan tersebut, yang mencapai 22.417 dukungan.
    Terkait independensi KPU dalam implementasi peraturan yang baru nanti, Lodowyk mengaku tetap independen.
    “Kami akan tetap independen dan bahkan sistem baru ini lebih terbuka dan langsung diawasi oleh KPU RI dan publik,” katanya.
    Dia menambahkan saat ini KPU Kota Kupang sedang melakukan rekrutmen panitia ad hoc (PPK, PPS dan KPPS) untuk membantu pelaksanaan sejumlah tahapan yang dilakukan KPU dalam pesta demokrasi rakyat lima tahunan itu.
    “Seleksi sedang kita lakukan dan akan sampai 21 Juli mendatang,” katanya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com