• Kemenpan-RB: Rasionalisasi Dilakukan Untuk PNS Berkinerja Buruk

    0

           Jakarta, jurnalsumatra.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan rasionalisasi pegawai negeri sipil akan dilakukan terhadap PNS yang berkinerja buruk.
    “Tidak ada rencana PHK/pemecatan/dirumahkan bagi PNS. Istilah tersebut dikembangkan oleh media. Yang benar adalah rencana  rasionalisasi PNS bagi PNS yang kualifikasi dan kompetensinya rendah, serta yang kinerja dan disiplinnya buruk sehingga mengganggu pelayanan publik,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.
    Herman menyampaikan Rasionalisasi PNS tersebut merupakan bagian dari program percepatan penataan PNS, serta wujud konkret rencana pokok atau road map reformasi birokrasi 2015-2019, untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
    Di sisi lain, kata dia, belanja pegawai dan pensiun pada APBN dan APBD tahun 2015 mencapai Rp707 triliun dari total belanja sebesar Rp2.093 triliun atau 33,8 persen.
    Jumlah tersebut lebih besar dari belanja modal dan belanja barang jasa.
    “Belanja pegawai dan pensiun ini, setiap tahunnya cenderung terus meningkat. Sementara kinerja aparatur birokrasi cenderung lamban, disiplin rendah, serta kurang kompetitif di era globalisasi yang sejatinya membutuhkan aparatur berdaya saing tinggi,” jelas Herman.
    Dia menekankan belanja pegawai pemerintah kabupaten dan kota saat ini rata-rata lebih besar dari belanja publik.
    Terdapat sekitar 244 kabupaten dan kota yang belanja pegawainya di atas 50 persen, sehingga untuk memperbaiki perimbangan belanja pemerintah, khususnya pemerintah daerah, agar memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk belanja publik, alokasi belanja pegawai seyogianya diturunkan sebesar lima persen menjadi di kisaran 28 persen.
    Penurunan belanja pegawai tersebut diproyeksikan setara dengan rasionalisasi sekitar satu juta PNS.
    “Jadi angka satu juta tersebut adalah proyeksi berdasarkan asumsi penurunan belanja pegawai, ada pun jumlah PNS yang nantinya akan dirasionalisasi tergantung pada hasil pemetaan PNS yang akan dilaksanakan pada tahun 2016,” kata dia.

    Kajian
    Percepatan penataan PNS tersebut saat ini dalam pengkajian, dan nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Menteri PANRB. Pelaksanaannya akan diawali oleh sosialisasi dan pembentukan tim percepatan penataan PNS di tiap-tiap Instansi Pemerintah (IP), serta dilanjutkan audit organisasi dan pemetaan PNS oleh masing-masing IP pada tahun 2016.
    Secara umum ruang lingkup pemetaan meliputi, kompetensi, kualifikasi dan kinerja (K3) PNS. Untuk hahap I, pemetaan dilakukan terhadap jabatan fungsional umum (JFU) yang berjumlah 1,9 juta  secara nasional. Pemetaan ini dilakukan dengan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan akuntabel.
    Hasil pemetaan K3 PNS tersebut akan dibagi ke dalam empat kuadran yang masing-masing kuadrannya akan diberikan rekomendasi tindak lanjut.
    Kuadran satu bagi PNS yang kualifikasi dan kompetensinya baik, serta kinerjanya baik. Kuadran dua bagi PNS yang kualifikasi dan kompetensinya rendah, tetapi kinerjanya baik.
    Kuadran tiga bagi PNS yang kualifikasi dan kompetensinya baik, tetapi kinerjanya rendah. Serta kuadran empat bagi PNS yang kualifikasi dan kompetensinya rendah, serta kinerjanya pun rendah.
    Bagi PNS yang masuk kuadran satu direkomendasikan untuk dipertahankan atau siap dipromosikan. Yang masuk kuadran dua direkomendasikan untuk ditingkatkan kompetensi dan kualifikasinya diantaranya melalui Diklat.
    Yang masuk kuadran tiga direkomendasikan untuk dirotasi atau mutasi. Sedangkan bagi PNS yang masuk kuadran empat direkomendasikan untuk dirasionalisasi.
    “Terhadap kelompok yang akan dirasionalisasi, selain akan didorong untuk dipensiunkan secara dini atau melalui skema pemberhentian lainnya sesuai aturan, juga akan dijajaki untuk diredistribusi ke tempat yang masih kekurangan PNS dengan diberikan Diklat terlebih dahulu,” ungkap Herman.
    Pelaksanaan rasionalisasi PNS direncanakan dimulai pada tahun 2017. Diperkirakan ada sekitar 300 ribu PNS yang masuk dalam program ini.
    Dia mengatakan pelaksanaan rasionalisasi PNS dilakukan secara cermat, gradual dan hati-hati sampai dengan tahun 2019, serta berlanjut sampai dengan tahun 2024.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com