• Jaksa Masih Kembangkan Kasus Korupsi “Cold Storage”

    0

        Kupang, jurnalsumatra.com – Tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Atambua di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur masih terus mengembangkan kasus dugaan korupsi pengadaan ruang pendingin ikan (cold storage) oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Belu senilai Rp1,5 miliar.
    “Penyidikan dan pengembangan masih terus kita lakukan, dengan memintai keterangan sejumlah saksi serta pengumpulan barang bukti,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Atambua Rivo CHM Medellu, melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Dany Agusta Salmun yang dihubungi Antara dari Kupang, Senin.
    Ia mengatakan untuk membuktikan ada tidaknya tindak pidana korupsi itu, tidaklah mudah semudah orang membalikkan telapak tangan, karena perlu ada pembuktian dan ada unsur kerugian negara dari pengadaan ruang pendingin ikan tersebut.
    “Kami memiliki semangat yang tinggi untuk memberantas segala macam bentuk tindak pidana korupsi di daerah ini, namun butuh adanya pembuktian dan unsur kerugian negara dari penggunaan dana untuk pengadaan barang tersebut,” ujarnya.
    “Yang benar kita katakan benar dan yang salah kita katakan salah. Dan yang salah, harus menerima konsekuensi hukum dari perbuatannya tersebut,” katanya menambahkan.

        Menurut Salmun, sampai sejauh ini pihaknya sudah memintai keterangan dari sejumlah saksi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Belu, rekanan serta pihak-pihak yang terkait di dalamnya.
    Ia mengatakan Kepala Kejaksaan Negeri Atambua telah menetapkan target penyelesaian kasus dugaan korupsi dana yang bersumber dari APBN Perubahan 2015 senilia Rp1,5 miliar itu.
    “Pekan depan akan ada perkembangan siginifikan dari tahapan penyidikan yang sedang kita lakukan saat ini. Akan ada hal menarik dari kasus ini,” kata dia tanpa menyebut hal signifikan dan yang menarik itu.
    Dia mengatakan, penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Atambua terhadap kasus ini dilakukan atas laporan dari sejumlah pihak terkait proyek yang menggunakan anggaran negara melalui APBN Perubahan tahun 2015 senilia Rp1,5 miliar itu.
    “Karena ada laporan itu maka kita lakukan penyidikan. Kita kumpulkan bukti dan periksa saksi-saksinya,” katanya.
    Dia mengaku pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belu Supardji dan sejumlah staf di dinas tersebut sudah dilakukan.
    Selain memeriksa para saksi, kata mantan Kepala Seksi Perdata dan TUN Kejari Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) itu, penyidik Kejaksaan Negeri Atambua juga melakukan penyitaan atas sejumlah dokumen dan surat keterangan lainnya yang berkaitan dengan proyek tersebut.
    Terhadap kemungkinan tersangka dalam kasus ini melibatkan pejabat di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belu, Salmun mengatakan belum bisa memastikannya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com