• Inspektorat NTB Siap Tindaklanjuti Temuan BPK

    0

         Mataram, jurnalsumatra.com – Inspektur pada Inspektorat Nusa Tenggara Barat Ibnu Salim mengaku siap menindaklanjuti semua temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan keuangan pemerintah provinsi.
    “Apa yang sudah disampaikan BPK, Inspektorat siap  menindaklanjuti,” kata Ibnu Salim di Mataram, Selasa.
    Ibnu mengakui, BPK sudah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk lima kali secara berturut-turut terhadap laporan keuangan pemerintah provinsi tahun 2015. Namun, meski mendapatkan WTP, masih banyak temuan dari catatan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah provinsi itu.
    “Temuan-temuan ini akan menjadi prioritas kami di Inspektorat NTB untuk kita perbaiki,” katanya.
    Ia menyebutkan, beberapa temuan yang menjadi atensi dari BPK di antaranya soal Dana Bergulir Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri pada PT Bank Perkreditian Rakyat (BPR) Syariah PNM Patuh Beramal senilai Rp1,1 miliar yang belum juga tersalurkan.

         Selanjutnya, Dana bergulir Pengembangan Usaha Mikro pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) sebesar Rp390.657.074 yang mengendap di rekening Penampungan Pokja program tersebut.
    Kemudian, pengelolaan penerimaan klaim Ambulans rujukan pasien tidak mampu dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada Rumah Sakit H L Manambai Abdul Kadir yang tidak melalui mekanisme APBD senilai Rp343,6 juta.
    Selain itu, juga temuan BPK terkait penganggaran dan realisasi belanja perjalanan dinas senilai Rp168,4 juta dalam belanja modal yang tidak tepat. Ada pula penyelesaian 8 paket pekerjaan pada 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp143.459.698. Ditambah, denda keterlambatan pekerjaan senilai Rp27.441.454 yang hingga kini belum juga disetor.
    “Dari sejumlah temuan ini akan kita pelajari, untuk kita tindaklanjuti,” terang Ibnu Salim.
    Lebih lanjut, mantan Kasat Pol PP Pemerintah Provinsi NTB ini, mengatakan dari temuan itu pihaknya akan mempelajari untuk kemudian dikoordinasikan dengan SKPD terkait.
    “Semua harus dituntaskan dengan baik agar tidak terjadi hal-hal diluar keinginan. Sebab, apa yang menjadi temuan BPK harus ditindaklanjuti,” kata dia.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com