• Gubernur Sumsel Batalkan 20 Perda

    0

    perdaPALEMBANG, jurnalsumatra.com – Kejadian di Provinsi Banten yang menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dengan cara penyitaan yang dianggap sebagian besar masyarakat sebagai ketidakadilan. Karena itulah 3143 Perda di seluruh Indonesia dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo. Dari jumlah itu ada 80 Perda provinsi Sumsel yang dianggap bermasalah  dibatalkan.

    Kepala Biro Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Ardani menyampaikan, 80 Perda yang dibatalkan terdiri dari 22 Perda yang dibatalkan oleh Gubernur Sumsel Alex Noerdin sedangkan 58 Perda dibatalkan oleh pemerintah pusat. Pembatalan itu setelah melalui proses panjang dan pengkajian lebih dalam.

    Pada pertemuan Rapat Koordinasi Kepala Biro Hukum seluruh Indonesia pada tanggal 12 Mei 2016 lalu di Lombok, menghasilkan kesimpulan dari 118 perda yang perlu dikaji, kita pemerintah Sumsel mengambil kebijakan untuk 22  Perda di kaji oleh Pemprov dan 96 perda ainnya dikaji oleh pemerintah pusat, sementara itu pemerintah provinsi lain menyerahkan semuanya ke pusat” jelas Ardani di ruang kerjanya, rabu (15/06).

    Lanjutnya, dari hasil kajian ada 18 Perda perlu dibatalkan dan empat Perda lainnya sudah benar. Sementara 96 yang dikaji oleh oleh pemerintah pusat berdasarkan berita yang diterima pada Kamis 09 Juni 2016 lalu, ada 80 Perda yang dibatalkan, tetapi angka itu belum pasti.

    Dalam sebelas tahun terakhir ini kali pertama dibatalkan. Sebelum Perda dibatalkan kita telah melakukan pertemuan seluruh Kepala Biro (Karo) dan Kepala Bagian (Kabag) hukum dari 17 Kabupaten/Kota. Pada pertemuan pertama dihasilkan, ada lebih dari 400 Perda yang perlu dikaji. Pada pertemuan kedua seluruh Karo dan Kabag membawa perda yang perlu dan dihasilkan 222 perda, kemudian pada pertemuan ketiga setelah kita pelajari satu persatu perdanya, diajukan 118 perda untuk dikaji ulang dan dibatalkan,” urainya.

    Dikatakan Ardani, Perda yang paling banyak dibatalkan adalah Kabupaten Ogan Ilir, dari 118 Perda yang dikaji ulang Kabupaten OI mempunyai 22 Perda, sementara Kabupaten lain rata-rata 10 Perda.

    Pembatalan Perda mempunyai dampak positip serta memudahkan masyarakat. Selama ini memang banyak aturan-aturan yang kurang pas malah kadang berlebihan, contohnya usaha-usaha kecil, toko roti aja perlu  ada izin gabungan,”urainya”(RN)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com