• Eni Melani Minta DPD Hanura Evaluasi SK Palsu PAC

    0
    eni melani

    Eni Melani Minta DPD Hanura Evaluasi SK Palsu PAC

    Palembang, – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura OKU Timur Eni Melani melalui kuasa hukumnya Redho Junaidi, meminta pihak DPD Hanura Sumsel segera mengevaluasi adanya dugaan pemalsuan SK terhadap enam Pimpinan Anak Cabang (PAC).

    Ke-enam PAC yang diduga telah dipalsukan tersebut diungkapkan Redho yakni, PAC Belitang I, Belitang II, Belitang III, Semendawai Timur dan Belitang Mulya.Adanya pemalsuan SK tersebut disinyalir merukan upaya salah satu calon Ketua DPC OKU Timur untuk mendapatkan dukungan.” Syarat mutlak agar dapat maju sebagai calon Ketua DPC itu kan mesti mendapatkan dukungan 30 persen, jika dia dari internal atau kader. Nah dengan enam berkas yang diduga dipalsukan tersebut sudah mencapai syarat dukungan 30 persen tadi,” ucap dia.(27/06).

    Menurut Redho, kliennya Eni terkait dugaan pemalsuan tersebut telah melayangkan surat sebanyak dua kali kepada pihak DPD Hanura Sumsel bahkan ke DPP Hanura. Baik atas nama dirinya pribadi sebagai Ketua DPC Hanura OKU Timur maupun atas nama DPC Hanura OKU Timur.” Musyawarah Cabang Hanura OKU Timur itu terakhir harus dilaksanakan pada tanggal 28 Juli. Nah, Kami hanya meminta agar DPD Hanura Sumsel kembali melakukan verifikasi serta mengklarifikasi ulang seluruh persyaratan yang mengharuskan Muscab itu berjalan dengan baik dan benar. Jika terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kader atau diduga oleh oknum salah satu calon Ketua DPC Hanura OKU Timur, kami meminta agar sangsi Partai diterapkan sewajarnya” tegas Redho.

    “ Surat tersebut telah diterima DPD Hanura Sumsel dan DPP. Namun sayangnya hingga saat ini belum ada jawaban tertulis maupun tanggapan lisan. Dan apabila persoalan ini terus berlarut tanpa penyelesaian, maka kami akan mengambil langkah hukum “ tambahnya.

    Sementara itu, Ketua Hanura OKU Timur, Eni Melani saat dikonfirmasi, membenarkan persoalan yang disampaikan kuasa hukumnya itu. Dirinya hanya menginginkan proses terlkasanakannya Muscab Hanura OKU Timur dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya pelanggaran.” Ya, mesti sesuai dengan aturan yang ada. Kalau adanya dugaan pemalsuan yang didapatkan harusnya diklarifikasi dan divaluasi kembali sebelum Muscab itu berlangsung,” terangnya.

    “ Jangan nanti ketika Muscab berlangsung baru aka dievaluasi, jelas terjadi kericuhan. Dan itu yang tidak kami inginkan, jangan ada keributan saat Muscab terlaksana, sehingga segala persoalan harus diselesaikan sebelumnya “ tutup Eni, yang juga mantan anggota DPRD OKU Timur ini.

    Terpisah, Sekretaris DPD Hanura Sumsel, Zakaria Abas, mengaku belum mengetahui persoalan tersebut. Hanya saja ditegaskannya, tentu akan ada tgindakan yang dilakukan DPD bila benar adanya.” Akan kami pelajari terlebih dahulu persoalan itu,” ujar dia.

    “ Dan pada dasarnya, persoalan tersebut tidak prinsip adanya. Karena untuk calon sebagai Ketua DPC atau yang lainnya yakni calon dari internal dan eksternal. Jika internal membutuhkan dukungan dari PAC yang ada, sementara kalau eksternal itu tak perlu dukungan. Namun, tetap yang menentukan hasilnya yakni DPP ‘ tutup Zakaria Abas.(eka).

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com