• DPRD Tanah Datar Bahas Tiga Ranperda

    0

         Batusangkar, jurnalsumatra.com – DPRD Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, segera membahas tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diajukan pemerintah daerah setempat.
    Panitia Khusus (Pansus) DPRD Tanah Datar telah menetapkan jadwal pembahasan tiga Ranperda yang telah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2016, kata Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra di Pagaruyung, Kamis.
    Ia menyebut tiga Ranperda yang akan dibahas itu adalah Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD 2015, Pemilihan Wali Nagari, dan Izin Usaha Perdagangan.
    Pembahasan tiga Ranperda itu diawali dengan penyampaian nota penjelasan Bupati Tanah Datar yang dijadwalkan pada Senin (27/6) di Aula Eksekutif Kantor Bupati. Kemudian dilanjutkan pemandangan umum dari sembilan fraksi yang ada di DPRD pada Rabu (29/6).
    Setelah itu tanggapan atau jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi pada Kamis (14/7) dan terakhir penyampaian pendapat masing-masing fraksi sekaligus penandatanganan persetujuan bersama terhadap lima Ranperda tersebut yang jadwalnya ditentukan kemudian.
    Sementara itu, Sekretaris DPRD Tanah Datar Imran mengatakan selama 2016, DPRD bersama Pemkab sepakat membahas sebanyak 21 Ranperda yang terdiri dari tiga Ranperda berasal dari inisiatif Dewan dan 18 Ranperda lainnya berasal dari pemerintah daerah.

         Tiga Ranperda inisiatif DPRD yaitu Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Tanah Datar, Perubahan Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tanah Datar Tahun 2011-2021 dan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, katanya.
    Sementara lima Ranperda yang sudah dijadikan Perda adalah tentang Pembangunan dan Penataan Menara Bersama Telekomunikasi, Penyelenggaraan Huller dan Penggilingan Padi, Pengendalian Rabies, Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Jasa Konstruksi.
    Beberapa Ranperda lainnya yang akan dibahas terdiri dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri, Perlindungan Anak, Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pengelolaan Pasar, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Tanah Datar, dan Kawasan Tanpa Rokok.
    Lalu, Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2020, Penambahan Penyertaan Modal Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat, Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alami Tanah Datar, Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Nagari dan Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com