• DPRD Koordinasi Ke Polda Soal Dana Desa

    0

    Gorontalo, jurnalsumatra.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, mendatangi Polda Gorontalo untuk mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran dana desa.
    Wakil Ketua DPRD, Saiful Karim, Kamis di Gorontalo mengatakan, komisi gabungan DPRD yaitu komisi I dan III, sengaja datang ke Polda Gorontalo, untuk mengkoordinasikan secara umum bahwa seluruh desa di kabupaten ini memperoleh anggaran dana desa (ADD) bersumber dari APBD dan dana desa dari APBN.
    Sebagian besar dana tersebut dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur, diantaranya jalan dan pelaksanaannya di swakelola atau dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa.
    Koordinasi tersebut didasarkan terhadap kasus yang dialami Pemerintah Desa Tolango, Kecamatan Anggrek yang sedang melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan, menggunakan material galian C namun tidak mengantongi izin, yang berujung pada penertiban oleh pihak Polres Gorontalo.
    DPRD menilai kata Saiful, kasus hukum tersebut lemah akibat faktor ketidaksengajaan pemerintah desa.
    Maka DPRD memandang penting berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, agar kasus yang sama tidak terjadi di desa lain.
    “DPRD wajib mengkoordinasikannya dengan pihak Kepolisian, untuk mencegah desa-desa yang sedang melaksanakan pembangunan memanfaatkan material galian C, tersandung masalah akibat perizinan. Perlu ada kesamaan pandangan terhadap pelaksanaan program tersebut,” ujar Saiful.
    Kendala di lapangan terkait implementasi dana desa yang dikucurkan dari pusat, dimana setelah dana masuk ke kas daerah maka paling lambat 1 minggu, harus di transfer ke rekening desa.
    Kemudian, desa wajib segera menggunakannya karena dibatasi oleh waktu. “Bulan Juli nanti, tahap satu pemanfaatan dana desa sudah harus terserap, sehingga DPRD menilai kelalaian pemerintah desa tidak mengurus izin galian C adalah ketidak sengajaan, sehingga pihaknya berharap ada kesamaan pandangan terhadap pemanfaatan dana desa, oleh pemerintah desa, pemerintah daerah, DPRD dan Kepolisian,” ungkapnya.
    DPRD sudah meminta pemerintah daerah untuk bertanggungjawab mengarahkan seluruh pemerintah desa, agar tidak lalai terhadap implementasi perizinan prinsip, seperti pengurusan izin galian C.
    Seluruh elemen masyarakat, pemerintah desa hingga kabupaten dan DPRD kata Saiful wajib menghormati penegakkan hukum, namun diharapkan aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan tidak terabaikan, seperti kejadian yang dialami pemerintah Desa Tolango yang pembangunan jalannya terhenti karena tidak mengantongi izin galian C.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com