• DKP Malang Identifikasi Kapal Nelayan Rusak

    0

    Malang, jurnalsumatra.com – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Malang mulai mengidentifikasi kapal-kapal nelayan di pesisir Pantai Sendangbiru dan Tamban di Kecamatan Sumbermanjing Wetan yang mengalami kerusakan akibat gelombang tinggi dan banjir rob beberapa waktu lalu.
    “Ada sejumlah kapal nelayan yang mengalami kerusakan, namun kami belum tahu tingkat kerusakannya sampai sejauh mana. Oleh karenanya, kami lakukan pendataan dan identifikasi terlebih dahulu sebelum memberikan bantuan untuk perbaikan,” kata Kepala DKP Kabupaten Malang, Jawa Timur M Nasri Abdul Wahid di Malang, Senin.
    Ia mengatakan kapal-kapal nelayan yang mengalami kerusakan tesrebut, tidak seluruhnya ditangani oleh DKP Kabupaten Malang karena tergantung kapasitas atau bobotnya (GT)-nya. Untuk kapal lima GT ditangani oleh Pemkab Malang, 10-20 GT ditangani Pemprov dan di atas 50 GT oleh pemerintah pusat.
    Akibat banyaknya kapal yang mengalami kerusakan akibat gelombang laut beberapa hari terakhir yang cukup tinggi (3-4 meter) membuat nelayan setempat enggan melaut. Karena nelayan tidak melaut, pasokan ikan laut segar di pasar pun menipis dan berdampak pada kenaikan harga.
    Nasri mengakui akibat tidak melautnya nelayan di wilayah Kabupaten Malang, khususnya di Sendangbiru tersebut menyebabkan pasokan ikan laut menipis di pasaran.
    Ia mencontohkan harga ikan tuna yang biasanya hanya Rp12.000 per kilogram, naik menjadi Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram dari nelayan. Sementara harga di pasar Rp20.000-Rp 23.000 per kilogram.
    Menyinggung upaya bantuan yang diberikan kepada nelayan selama tidak melaut, Nasri mengatakan selain akan memperbaiki perahu yang rusak sesuai kapasitasnya, DKP juga memberikan pelatihan budi daya ikan dan udang lobster  dengan harapan nelayan tetap memiliki penghasilan.
    Hanya saja, lanjutnya, untuk bantuan bahan pangan atau bentuk lainnya, bukan menjadi kewenangan DKP, tetapi Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
    “Kami hanya membantu memperbaiki kapal yang rusak, pelatihan atau jenis lainnya, sedangkan bantuan pangan selama nelayan tidak melaut menjadi kewenangan BPBD,” katanya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com