• Bupati Donggala: SKPD Jangan Tunggu Keluhan Datang

    0

        Donggala, jurnalsumatra.com – Bupati Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, H Kasman Lassa mendesak seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kabupaten tersebut untuk tidak menunggu keluhan masyarakat datang di kantor.
    “Jangan ada kepala dinas atau pejabat yang hanya menunggu laporan atau keluhan di meja, tanpa ada gerakan atau upaya untuk melihat kondisi lapangan,” ungkap Kasman Lassa di Donggala, Selasa.
    Ia mengakui bahwa hingga saat ini masih terdapat pejabat atau kepala dinas, kepala bidang dan kepala seksi di masing-masing SKPD enggan turun ke lapangan untuk melihat langsung masalah yang diderita masyarakat.
    Dia menegaskan bahwa jajaran pejabat di SKPD merupakan perpanjangan pemerintah yang harus melayani masyarakat, yaitu dengan melihat langsung kondisi masalah yang dihadapi masyarakat untuk diselesaikan.
    Karena itu, kata dia, keliru jika pejabat di masing-masing SKPD hanya menerima aduan, masukan, saran serta keluhan di meja kerja di unit kerja di kabupaten tersebut.

        “Pemerintah tugasnya melayani masyarakat, maka tugas tersebut harus dijalankan dengan baik. Jangan menunggu masyarakat datang membawa laporan ke kantor masing-masing,” ujarnya.
    Dia mengatakan, jika kebutuhan masyarakat disampaikan langsung dan disaksikan oleh kepala SKPD, maka penanganan atau intervensi pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan.
    “Bagaimana tidak salah sasaran. Nah, kepala SKPD mendengar keluhan dan kebutuhan di meja, tanpa melihat langsung kondisi fisik,” ujarnya.
    Terkait hal itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Donggala Happi Sri Handayani mengaku bahwa inisiatif bupati merupakan hal yang pantas untuk dilakukan. Menyusul untuk mewujudkan “good governance”, pemerintah harus memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat.
    “Itu sudah tepat dan saya sepakat. Bahwa pejabat di masing-masing SKPD memang harus turun ke lapangan agar penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan target,” katanya.
    Namun hal itu harus diikutkan dengan kontrol dari bupati dan wakil bupati lewat aturan yang dibuat. Padahal belum tentu semua kepala SKPD turun ke masyarakat dalam hal mendengar aspirasi.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com