• Bupati: Calon Kepala Desa Jangan PNS

    0

        Musirawas Utara, jurnalsumatra.com – Bupati Musirawas Utara, Sumatera Selatan, M. Syarif Hidayat, mengharapkan calon kepala desa bukan berasal dari pegawai negeri sipil karena mereka harus keluar dari status kepegawaiannya itu, sedangkan daerah setempat masih kekurangan PNS.
    “Saya sudah tegas kepada para camat saat pendafataran para calon kepala desa beberapa hari lalu, jangan sampai menjaring PNS,” katanya di Musirawas Utara, Kamis.
    Ia menjelaskan bila PNS dibebaskan menjadi calon kepala desa, otomatis harus mereka harus dicopot dari kepegawaiannya, padahal Pemkab Musirawas Utara hingga saat ini masih kekurangan PNS.
    Untuk merekrut PNS baru, ujarnya, belum ada instruksi dari pemerintah pusat.
    Ia juga mengatakan calon kades jangan sampai dari pecandu narkoba.
    Bila terjaring warga yang selama ini pecandu narkoba menjadi kepala desa, katanya, kepemimpinan desanya tidak akan berjalan sesuai harapan masyarakat.
    Bisa saja dana desa dan anggaran dana desa setempat, katanya, habis untuk membeli narkoba.

        “Pada pemilihan serentak 50 kepala desa bulan depan, jangan sampai menjaring tenaga PNS dan pecandu narkoba, karena saat dilakukan tes urine para kepala desa belum lama ini banyak yang melarikan diri,” katanya.
    Para kepala desa yang tidak menjalani tes urine belum lama ini, ujarnya, juga jangan diikutkan lagi sebagai calon karena sudah ada indikasi sebagai pengguna barang haram tersebut.
    Ia mengatakan pencalonan kepala desa terbuka untuk masyarakat umum yang memiliki niat baik untuk membangun desa masing-masing.
    “Tapi kalau sudah terlibat narkoba, jangan coba-coba mencalonkan diri,” katanya.
    Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kabupaten Musirawas Utara Suhardiman menyambut baik instruksi bupati tersebut, meskipun tak dituangkan dalam peraturan daerah,
    Ia mengatakan hal itu merupakan harapan masyarakat terhadap sosok kepala daerah agar desa dipimpin “orang-orang bersih”.
    “Kalau berdasarkan undang-undang memang diperbolehkan PNS mencalonkan diri sebagai kepala desa, namun kebijakan bupati juga beralasan karena mengingat PNS di Musirawas Utara masih kurang,” katanya.
    Ia mengharapkan masyarakat yang mencalonkan diri sebagai kades, harus benar-benar mengikuti tahapannya, terutama bersedia ikut dalam tes narkoba, sedangkan panitia tidak ikut campur dalam tes tersebut, tetapi hanya menyaksikan.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com