• Apkasi Menang di MK, Distamben Batal Dibubarkan

    0

    Foto Lahat_Farhan Berza Asli_Wakil Ketua DPRD Juga Ketua DPD II Partai Golkar Lahat..Lahat, jurnalsumatra.com – Dinas Pertambangan dan Energi di kabupaten dan kota bakal batal dibubarkan menyusul dikabulkannya gugatan uji materi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-undang (UU) Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda).

    Pasalnya sejumlah kewenangan Pemerintah Kabupaten khususnya kewenangan dalam bidang pertambangan dalam undang – undang itu dialihkan ke pemerintah provinsi.

    Bupati Lahat, H Saifudin Aswari Rivai SE melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Kadistamben) Kabupaten Lahat, Ir Misri MT mengemukakan, pihaknya baru mendengar kabar saja tentang dikabulkannya gugatan APKASI itu, akan tetapi belum menerima salinan keputusan MK.

    “Oh iya, saya dapat kabar itu, tetapi belum mendapatkan  salinan keputusan, mudah – mudahan dalam waktu dekat akan mendapatkan salinannya,” katanya, saat dibincangi wartawan.

    Yang jelas, sambung Misri, dirinya tidak menampik jika kabar diterimanya gugatan uji materi itu merupakan kabar gembira khususnya bagi pegawai pada bidang pertambangan karena bakal dibatalkannya pembubaran dinas pertambangan.

    “Insya Allah, kalau tidak ada ara melintang akhir tahun ini atau awal tahun depan sudah ada kepastiannya,” ungkapnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, Drs Farhan Berza MM MBA menuturkan, dikabulkannya gugatan uji materi  APKASI terhadap undang – undang pemda memunculkan harapan baru bagi daerah terutama bidang pertambangan.

    “Semoga saja bisa membawak angin segar dan yang pastinya harapan baru akan muncul kembali, dimana, selama ini lesu darah kini bergairah lagi,” jelas Farhan.

    Ia mengungkapkan, saat ini tinggal lagi bagaimana upaya Distamben untuk mengembalikan keberadaan perusahaan tambang untuk kembali menopang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lahat.

    “Selama ini kontribusi perusahaan tambang  masih kecil, sehingga harus diupayakan bagaimana kontribusinya memadai bagi APBD Lahat,” tutur Farhan seraya menambahkan, agar aparat Distamben harus jemput bola terhadap salinan keputusan Mahkamah Agung (MA), sehingga dapat segera ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya. (Din)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com