• APBD Lahat 2015 Tidak Terserap 100 Persen

    0
    Rapat DPRD Lahat..1

    APBD Lahat 2015 Tidak Terserap 100 Persen

    Lahat, jurnalsumatra.com – Realisasi anggaran pendapatan belanja daerah(APBD) tahun anggaran 2015 untuk segi pendapatan teranggarkan Rp 1.720.722.272.335 dan dipergunakan mencapai Rp 1.657.846.559.049,30 atau setara 96,75 persen, sedangkan segi belanja dialokasikan Rp 1.559.989.661.030,44 dari anggaran Rp 1.740.389.538.231,44.

    Bupati Lahat, H Saifudin Aswari Rivai SE terhadap penjelasan dalam penyampaian rancangan peraturan daerah (raperda) tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2015 dimana, untuk penerimaan dalam anggaran Rp 172.568.603.809,34 terealisasi sebesar Rp 139.284.938.459,34 atau setara 80,71 persen sedangkan pengeluaran Rp 9.596.582.054,90 lalu terealisasi Rp 8.990.989.694,86 atau 93,69 persen.

    “Dari APBD tahun anggaran 2015 tersebut masih ada sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebesar Rp 85.961.552.570,34.
    Ia menambahkan, berkaitan dengan kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lahat yang tercermin dalam realisasi pendapatan daerah, pelaksanaan program pembangunan,”ujarnya.

    Menurut ketua partai Gerindra Sumsel ini, realisasi belanja APBD untuk membiayai kegiatan belanja tidak langsung serta langsung. Karenanya, hal yang paling penting adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), aparatur dan masyarakat, pembangunan infrastuktur dasar dipedesaan, mempercepat pertumbuhan di bidang pertanian.

    “Mulai dari segi peternakan, perkebunan dan perikanan dengan konsep agrobisnis serta optimalisasi sumber daya alam (SDA),”kata mantan ketua DPC Lahat partai Golkar saat menyampaikan di Gedung Paripurna DPRD Lahat.

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, Herliansyah SH MH didampingi Wakil Ketua I, Drs Farhan Berza MM MBA dan Wakil Ketua II, H Hermansyah SH mengungkapkan, tentunya laporan pertanggungjawaban terhadap APBD 2015 menjadi acuan dalam mempercepat pembangunan.

    Terlebih lagi, jajaran Pemda Lahat telah menerima penghargaan wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), dan ini tetap terus dipertahankan,”pungkasnya

    Berita sebelumnya, Sebanyak 24 rekomendasi yang disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lahat tahun anggaran 2015, sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan roda pemerintahan maupun program-program kerja. Ke-24 rekomendasi yang dimaksud yakni, pada dasarnya mengapresiasi terhadap program pningkatkan infrastuktur terutama jalan dan jembatan Kabupaten Lahat, tetapi jangan sampai hanya tertumpu pada satu daerah kecamatan walaupun sebagai ibukota kabupaten yang dibangun berturut-turut tiap tahun, padahal di wilayah kecamatan lain masih banyak jalan dan jembatan, 3 sampai 5 tahun belakangan tidak terjamah oleh pembangunan sama sekali, lalu, pengalokasian dana dimungkinkan untuk diperbesar pada alokasi peningkatan sarana perekonomian kerakyatan, terutama sarana irigasi pedesaan karena masih banyak irigasi desa yang terlupakan untuk dibangun. (Din)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com