• Anggota DPR Minta Kemenkes-Bpom Evaluasi Pengawasan Obat

    0

        Jakarta, jurnalsumatra.com – Anggota Komisi IX DPR RI Ahmad Zainuddin meminta Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mengevaluasi pengawasan dan perizinan obat terkait terungkapnya peredaran vaksin imunisasi palsu sejak 2003.
    “Kita berterima kasih kepada polisi yang membongkar kejahatan ini. Sistem pengawasan pemerintah harus dievaluasi lagi, diperketat pengawasan dan perizinan obat hingga peredarannya,” ujar Zainuddin dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa.
    Zainuddin menekankan pengawasan Kementerian Kesehatan dan BPOM lebih ketat, termasuk ke dalam internal untuk mengevaluasi kemungkinan adanya oknum yang terlibat. Menurut dia hal tersebut harus dilakukan mengingat tindak kejahatan pemalsuan tersebut yang sudah berlangsung selama 13 tahun terakhir.
    Zainuddin menegaskan Kemenkes dan BPOM harus memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam pengawasan. “Sebab praktik pidana pemalsuan vaksin ini bisa berlangsung lama karena adanya oknum tenaga medis yang terlibat baik di tingkat rumah sakit ataupun puskesmas,” kata dia.

        Zainuddin juga meminta Kemenkes untuk mengaudit penggunaan obat dan vaksin di seluruh rumah sakit dan puskesmas di Indonesia.
    “Saya khawatir kasus vaksin palsu ini hanya puncak gunung es. Bisa jadi di lapangan juga banyak obat-obat palsu beredar dan masuk ke rumah sakit. Ini yang terungkap di wilayah dekat ibu kota. Bagaimana dengan di daerah harus dicek ke seluruh Indonesia,” ujar dia.
    Dia berpendapat bahwa kejahatan vaksin palsu merupakan pidana berat karena merupakan kejahatan kemanusiaan yang merusak generasi. Produsen hingga pengedar vaksin palsu, lanjut dia, harus dihukum berat sesuai UU.
    “Kami mendukung upaya yang dilakukan Polri. Bongkar hingga tuntas,” kata Zainuddin.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com